Kritik Belasan Kader PSI Masuk FOLU Net Sink, DPR: Siapa yang Seleksi?

Ntvnews.id, Jakarta - Wakil Ketua Komisi IV DPR RI, Alex Indra Lukman, mengkritisi penetapan tim Operation Management Office Indonesia Forestry and Other Land Use (FOLU) Net Sink 2030 yang diisi kurang lebih 25 persen kader Partai Solidaritas Indonesia (PSI). Alex mempertanyakan proses dan siapa yang menyeleksi para kader PSI itu.

"Kita bukannya bermaksud meragukan kompetensi personel yang ditetapkan, tapi publik perlu tahu siapa yang menyeleksi dan prosesnya," ujar Alex kepada wartawan, Jumat, 7 Maret 2025.

Diketahui, ada 43 orang yang menjadi bagian dari tim FOLU Net Sink. Sebanyak 12 di antaranya merupakan kader PSI. Lembaga itu dibiayai dana hibah Norway Contribution melalui Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup (BPDLH).

"Dana hibah ini semestinya lebih banyak dihabiskan untuk membiayai program. Melihat lampiran SK yang ditandatangani Menhut Raja Juli Antoni, sepertinya harapan itu tak bakal terwujud," kata dia.

Alex memandang, Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni tak sedang dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih. Hal itu setelah ia mencermati personel yang mengisi tim FOLU Net Sink 2030 periode sebelumnya.

Tim itu sebelumnya diisi oleh pejabat struktural di Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) serta para akademisi prolingkungan. Alex pun mendesak Raja Juli transparan dalam menetapkan personel tim FOLU Net Sink 2030 itu.

Menurut Alex, jika tidak ada keterbukaan, keputusan Raja Juli itu hanya untuk berbagi kekuasaan. Dia menilai hal itu sangat berbeda dengan semangat Asta Cita Presiden Prabowo Subianto.

Sebelumnya, Raja Juli Antoni mengatakan dokumen yang beredar di masyarakat adalah benar dan autentik dikeluarkan oleh Kementerian Kehutanan. Ia mengatakan, revisi struktur OMO FOLU tahun 2025 berisi perbaikan dan penyempurnaan dari OMO sebelumnya.

Raja Juli menjelaskan, OMO terdiri atas ASN, mantan ASN, dan pihak eksternal yang dapat membantu Kementerian untuk pencapaian target Indonesia FOLU Net Sink 2030.

"Dokumen keputusan menteri tersebut merupakan dokumen publik yang dapat diakses oleh masyarakat," tandasnya.