Menteri HAM Pastikan Militerisme Tak Mungkin Terjadi Saat Ini

Ntvnews.id, Jakarta - Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai menegaskan bahwa kembalinya sistem militerisme seperti pada masa Orde Baru sangat tidak mungkin terjadi di era pemerintahan saat ini.

Ia menekankan bahwa sistem pemerintahan saat ini bersifat sipil, sehingga demokrasi dan HAM tetap menjadi pilar utama.

Baca Juga: Menteri HAM Natalius Pigai Bantah Prabowo Alergi Demo

"Kenapa tidak mungkin? Karena pemerintah sekarang adalah pemerintah sipil," ujarnya dilansir Antara.

Pigai menjelaskan bahwa pemerintahan sipil saat ini juga berakar pada fakta bahwa Presiden Prabowo Subianto mendirikan partai politik dan berhasil meraih suara besar dalam Pemilu 2024 melalui mekanisme demokrasi yang transparan.

Menteri Hak Asasi Manusia Natalius Pigai (tengah) saat memberikan keterangan di Kantor Kementerian HAM, Jakarta, Selasa (11/3/2025). (Dok.Antara)

"Presiden Prabowo Subianto juga terpilih melalui proses demokrasi. Ada dinamika right to vote (hak untuk memilih), ada dinamika right to take a part of government (hak untuk dipilih)," jelasnya.

Lebih lanjut, Pigai menyoroti bahwa sekitar 30 persen dari jajaran Kabinet Merah Putih diisi oleh aktivis organisasi kemasyarakatan sipil yang telah lama berjuang untuk demokrasi, HAM, dan reformasi di Indonesia.

Menurut Pigai, pemerintahan Presiden Prabowo juga membawa misi Astacita, yang menempatkan demokrasi dan HAM sebagai prinsip utama dalam menjalankan kebijakan negara. Hal ini terlihat dari 17 program prioritas pemerintah.

"Program-program prioritas pemerintah yang berjumlah 17, nilainya adalah nilai-nilai hak asasi manusia, termasuk kebebasan ekspresi, kebebasan pers," katanya.

Dengan berbagai indikator tersebut, Pigai menegaskan bahwa sangat kecil kemungkinan sistem militerisme maupun otoritarianisme akan kembali hidup di Indonesia.