Presiden RI Prabowo Subianto melakukan inspeksi mendadak atau sidak ke dapur umum Program MBG (Setpres)
Ntvnews.id, Jakarta - Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) mengungkapkan tiga faktor utama yang menjadi penyebab keracunan dalam pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG). Ketiga faktor tersebut, yakni kontaminasi, pertumbuhan serta perkembangan bakteri, dan kegagalan dalam pengendalian keamanan pangan, menjadi bahan evaluasi penting untuk memperbaiki jalannya program di masa mendatang.
Kepala BPOM Taruna Ikrar menyampaikan bahwa pihaknya telah mengidentifikasi sebanyak 17 kejadian luar biasa (KLB) keracunan yang terkait langsung dengan pelaksanaan MBG, yang tersebar di sepuluh provinsi.
“Dan dengan konteks tersebut, kontaminasi yang terlihat, yaitu ada kontaminasi awal pangan dengan sumber kontaminasi bahan mentah, lingkungan pengolah/penjamin,” ujar Taruna dalam rapat bersama DPR di Jakarta pada Kamis, 15 Mei 2025.
Sementara itu, pertumbuhan dan penyebaran bakteri disebabkan oleh faktor suhu dan waktu, kondisi makanan yang tidak tepat, serta proses pengolahan yang kurang optimal. Ia mencontohkan kasus makanan yang dimasak terlalu dini namun didistribusikan terlambat, yang kemudian menyebabkan anak-anak mengalami keracunan.
Baca Juga: BGN Ungkap Masih Cari Skema Kompensasi untuk Kasus Keracunan MBG
“Kemudian ada hal yang perlu kita perhatikan betul tentang kegagalan pengendalian keamanan pangan yang hubungannya dengan hygiene-sanitasi. Nah ini perlu kami jelaskan karena sebagian mungkin dapurnya itu perlu dievaluasi, perlu diperbaiki,” jelasnya.
Taruna juga menekankan bahwa tiga penyebab utama keracunan tersebut mengindikasikan sejumlah persoalan yang masih perlu diperbaiki, antara lain tidak lengkapnya data epidemiologi, penggunaan parameter uji yang tidak sesuai dan kurang spesifik, penerapan Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik (CPPOB) yang masih belum maksimal, serta lemahnya penjaminan keamanan bahan baku.
“Dengan konteks belajar dari kondisi ini, maka Badan Pengawas Obat berkomitmen akan semakin mempererat kerja sama kami dengan Badan Gizi (Nasional) supaya mencegah kejadian luar biasa yang bisa terjadi di masa-masa yang akan datang,” kata Taruna.
Ia juga menegaskan bahwa BPOM siap memberikan pendampingan secara langsung kepada para petugas yang bertanggung jawab atas dapur-dapur penyedia makanan untuk program MBG.
Baca Juga: Kepala BGN: Asuransi untuk Penerima MBG Masih Wacana
Dalam forum yang sama, Taruna berharap BPOM dapat dilibatkan secara lebih awal oleh Badan Gizi Nasional (BGN) dalam proses pengawasan penyiapan makanan MBG. Ia menyayangkan bahwa selama ini BPOM baru diminta turun tangan setelah terjadinya kasus keracunan.
“Karena memang itu kenyataannya. Jadi maksudnya kami menjelaskan secara transparan apa adanya, supaya menggugah Badan Gizi untuk melibatkan kami,” ujarnya.
Ia pun meminta dukungan dari DPR RI agar dapat membantu memperlancar koordinasi dan sinkronisasi antara BPOM dan BGN dalam pelaksanaan program nasional tersebut.
(Sumber: Antara)
Ikuti Whatsapp Channel NTVNEWS.ID
