VIDEO: Merasa Nggak Dianggap Dedi Mulyadi, Fraksi PDIP Walk Out saat Rapat DPRD Jabar

Ntvnews.id, Jakarta - Aksi walk out Fraksi PDIP di DPRD Jawa Barat (Jabar) mewarnai rapat paripurna pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) bersama Wakil Gubernur Jabar Erwan Setiawan, Gedung DPRD Jawa Barat, pada Jumat, 16 Mei 2025. Fraksi PDIP memprotes pernyataan Gubernur Jabar Dedi Mulyadi yang terkesan tak membutuhkan DPRD.

Awalnya, Anggota DPRD Jabar dari Fraksi PDIP, Doni Maradona menyampaikan bahwa terdapat pernyataan Dedi Mulyadi yang mendiskreditkan DPRD Jabar saat berpidato di acara Musrenbang di Cirebon pada 7 Mei 2025.

"Sembilan hari yang lalu Gubernur di acara sakral, ada pernyataan Gubernur yang menurut saya ini perlu kita sikapi, beliau menyampaikan dan saya berpikiran beliau mendiskreditkan DPRD Jabar, Gubernur ini sepertinya tidak membutuhkan pendapat teman-teman DPRD," ujar Doni.

Namun hari ini, kata dia, Pemprov Jabar membutuhkan DPRD untuk membahas Raperda. Gubernur tidak bisa jalan sendiri membuat peraturan daerah (perda).

"Saya berharap di rapat paripurna, ada klarifikasi dari Gubernur di rapat DPRD, Bagaimanapun sesama lembaga kita harus ada etika, harus saling menghargai. Kita tidak ada yang superman bisa berjalan sendiri. negara ini dibangun juga tidak bisa berjalan sendiri," kata Doni.

"Nah, sebelum masuk kita menyampaikan pandangan menurut saya pimpinan, saya berharap pimpinan bisa mengomunikasikan bahwa Pak Gubernur harus mau mengklarifikasi terhadap pernyataannya di acara Musrenbang tanggal 7 Mei yang lalu," papar Doni.

Ia berharap pimpinan rapat bisa menyampaikan bahwa Dedi Mulyadi harus memberikan klarifikasi di acara Musrembang 7 Mei lalu.

"Saya tunggu DPRD tidak ada yang bersuara terhadap pernyataan itu. Kalau memang tidak butuh DPRD, ya udah tidak dibahas raperda di DPRD," kata dia.

Pernyataan Doni itu, lantas disambut oleh interupsi Memo Hermawan, anggota DPRD Fraksi PDIP lainnya.

Memo mengatakan, dalam beberapa hari terakhir, hubungan antara pihak eksekutif dan legislatif di Jabar tidak baik-baik saja.

"Saya meminta seluruh Fraksi PDIP untuk tidak ikut atau walk out termasuk Bapak Ono Surono, sebelum selesai hubungan eksekutif dan legislatif menjadi baik, silakan berdiri Fraksi PDIP perjuangan," kata Memo.

Setelahnya, Memo bersama Doni dan anggota Fraksi PDIP lainnya meninggalkan ruangan sidang, diikuti seluruh anggota Fraksi PDIP, termasuk Wakil Ketua DPRD Jabar dari Fraksi PDIP, Ono Surono.

Sidang paripurna dengan agenda pembahasan mendengarkan pandangan umum fraksi terhadap Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam, Mineral Bukan Logam Jenis Tertentu dan Batuan dan penyelenggaraan Administrasi Kependudukan itu, tetap berjalan tanpa fraksi PDIP.

Salah satu anggota DPRD yang ikut walkout adalah Ono Surono. Ono Surono nampak ikut berdiri dari kursinya untuk ikut walkout.

Sebelum berjalan keluar ruang rapat, nampak Ono Surono didekati Wakil Gubernur Jabar Erwan Setiawan.

Erwan dan Ono Surono pun nampak bersalaman dan berpamitan sebelum kemudian Ono berjalan menuju ke luar ruangan menyusul sejumlah anggota Fraksi PDIP yang sudah lebih dulu keluar ruangan.

Sesuai rapat paripurna, Dono Maradona Hutabarat mengatakan fraksi PDIP tidak mau terlibat dalam rancangan perundang-undangan (Raperda) yang dibahas Pemerintah Provinsi Jabar, sebelum ada klarifikasi dari Gubernur Jabar, Dedi Mulyadi.

"Kalau Gubernur tidak klarifikasi, apa pun yang Gubernur ajukan untuk dibicarakan di DPRD, fraksi PDI Perjuangan tidak mau terlibat," ujar Doni.

Dikatakan Doni, Negara ini dibangun dengan konsep trias politika, terdiri dari legislatif, yudikatif dan eksekutif. Sehingga, satu sama lain harus saling menjaga.

"Nah, kita melihat pernyataan Gubernur, di acara Musrenbang yang agendanya membicarakan musyawarah tentang rencana pembangunan di Provinsi Jawa Barat yang dihadiri banyak orang dan banyak tokoh.

"Ucapan gubernur itu mendiskreditkan bahkan kalau saya bilang melecehkan lembaga yang dilecehkan kalau lembaga dilecehkan otomatis anggota juga dilecehkan," katanya.

Doni mengatakan, sebagai eksekutif, Gubernur berpikiran dapat berjalan sendiri menjalankan pemerintahan.

"Ya kalau begitu, silakan APBD-nya urus sendiri, Raperda buat sendiri jangan dibicarakan ke DPRD. DPRD nggak bisa diam ini lembaga negara ini dibangun dengan konsep demokrasi, nggak bisa. Tidak ada yang bisa berjalan dengan sendiri," katanya.

Sementara, Dedi Mulyadi merespons santai aksi walk out anggota DPRD Jabar dari Fraksi PDIP. Menurut dia, keputusan itu merupakan hak dari Fraksi PDIP.

“Pak, itu hak setiap orang, mau apa mau tidak. Artinya setiap orang kan berhak, setiap partai politik, fraksi berhak untuk mengekspresikan seluruh kepentingan politik,” ujarnya.

Adapun isi pidato Dedi Mulyadi saat acara Musrenbang di Cirebon pada 7 Mei 2025, salah satunya membahas soal pembangunan di hadapan pada kepala desa (kades) se-Jabar. Saat itu, Dedi menyatakan dirinya bergerak tidak pernah berpikir anggaran, yang penting berjalan dan terlaksana.

"Duit mah nuturkeun (mengikuti), rezeki mah nuturkeun karena saya punya keyakinan memimpin tidak harus selalu ada duit," ujar Dedi, dalam pidatonya.

"Kenapa, para raja dulu tidak menyusun APBD, VOC membangun gedung negara di Cirebon ini tidak ada itu persetujuan DPR," imbuhnya.

Dedi Mulyadi mengatakan, bahwa kolaborasi jangan hanya dimaknai dengan berkumpul, rapat membahas pleno satu, dua dan tiga. Kolaborasi, menurutnya ialah ketika ada tindakan darurat untuk kemanusiaan, keadilan dan rakyat, maka semua berkolaborasi.

"Minimal mendoakan, atau minimal diam, atau kalau mau ngomong silahkan ngomong sepuas hati," tandasnya.