Ntvnews.id, Jakarta - Istana bicara soal upaya Presiden Prabowo Subianto memberantas praktik premanisme. Menurut Kepala Kantor Komunikasi Presiden Hasan Nasbi, pemerintah mengejar premanisme yang mengganggu proses bisnis di Indonesia.
"Yang dikejar oleh pemerintah itu adalah aksi premanisme terutama yang awalnya mengganggu proses bisnis," ujarnya dalam diskusi di kawasan Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu, 17 Mei 2025.
Apabila premanisme dibiarkan, kata Hasan, pelaku binsis akan takut berinvestasi di Indonesia. Karenanya ia menegaskan yang akan diberantas adalah praktik premanismenya.
"Jadi investor takut masuk ke kita. Orang-orang ingin berusaha itu takut untuk berusaha di kita karena ada biaya-biaya tambahan dan beban-beban tambahan akibat aksi dan ulah premanisme. Jadi yang mengganggu itu adalah premanismenya," papar dia.
Ia pun menjelaskan terkait narasi yang menyebut penegak hukum takkan menyentuh organisasi masyarakat. Hasan mengatakan, pemberantasan pemanisme tidak memukul rata semua ormas.
"Kalau bicara ormas, ormas itu banyak. NU (Nahdlatul Ulama) ormas, Muhammadiyah ormas, IDI (Ikatan Dokter Indonesia) ormas. Kita nggak akan melihat ini pukul rata," tuturnya.
"Jadi kalau pertanyaannya kenapa tidak menyentuh ormas, yang ingin diatasi dan dihilangkan oleh pemerintah adalah aksi premanisme, tindakan premanisme," imbuh Hasan.
Ia menegaskan, pemerintah hendak menghilangkan praktik prmanisme yang dilakukan oleb individu maupun kelompok. Pemerintah, kata Hasan, tengah membentuk tim khusus untuk mengatasi praktik meresahkan itu.
"Tentu nggak hari ini direncanakan, besok kejadian, nggak. Tentu perlu proses. Dan bagaimanapun mereka kan juga anak-anak bangsa Indonesia yang perlu dicarikan jalan keluar. Ya kan? Dibina, diarahkan untuk kerja-kerja lebih produktif," jelas dia.
Upaya menghilangkan praktik premanisme, lanjutnya diharapkan untuk menghilangkan hambatan-hambatan dalam berusaha. Begitupula dengan minat pebisnis berinvestasi di Tanah Air.
"Sehingga kalau orang senang berusaha, lapangan kerja bisa terbuka. Kalau lapangan kerja bisa terbuka, yang tadinya nggak kerja dan berusaha untuk jadi preman dan malak-malak, siapa tau tertarik untuk, atau bisa diarahkan untuk bisa bekerja dengan resmi," tandasnya.