Istana Tegaskan Dirjen Bea Cukai Letjen Djaka Sudah Mundur dari TNI

Ntvnews.id, Jakarta - Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg), Prasetyo Hadi, mengonfirmasi bahwa Letnan Jenderal (Letjen) TNI Djaka Budhi Utama telah mengajukan pengunduran diri dari posisinya di TNI.

Pernyataan ini disampaikan sebagai tanggapan atas isu pengangkatan seorang jenderal aktif oleh Presiden Prabowo Subianto untuk menempati jabatan sipil. Pengunduran diri tersebut dilakukan sebelum Djaka resmi dilantik sebagai Direktur Jenderal (Dirjen) Bea Cukai di Kementerian Keuangan (Kemenkeu).

“Sudah, mengundurkan diri sebagaimana ya, sebagaimana yang dipersyaratkan,” ujar Prasetyo di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, 23 Mei 2025.

Prasetyo menjelaskan bahwa Djaka wajib mundur dari TNI sebelum menjabat sebagai Dirjen Bea Cukai, mengingat posisi tersebut merupakan jabatan yang berat dan penuh tanggung jawab.

Baca Juga: Airlangga Sebut Dirjen Bea Cukai Djaka Budhi Sudah Mundur dari TNI Sebelum Dilantik

“Kalau secara peraturan perundang-undangan, beliau harus mengundurkan diri sebelum menjalankan penugasan. Ini kan sifatnya kan penugasan dan bukan penugasan yang yang ringan itu,” tambahnya.

Sebelumnya diberitakan, Menteri Keuangan Sri Mulyani telah melantik dua pejabat tinggi baru pada Jumat, 23 Mei 2025 Pagi, yakni Bimo Wijayanto sebagai Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak menggantikan Suryo Utomo, dan Letjen TNI Djaka Budi Utama sebagai Dirjen Bea Cukai menggantikan Askolani.

Upacara pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan berlangsung di kantor Kementerian Keuangan RI, Jakarta. Selain dua pejabat tersebut, Sri Mulyani juga melantik 20 pejabat eselon I lainnya di lingkungan kementeriannya.

Baca Juga: Rekam Jejak Bimo Wijayanto dan Letjen TNI Djaka Budi Utama, Dua Calon Dirjen Anak Buah Sri Mulyani

Dalam pidatonya saat pelantikan, Sri Mulyani menekankan pentingnya sumpah jabatan yang diucapkan oleh para pejabat sebagai bentuk komitmen moral dan spiritual terhadap tugas negara.

“Ini adalah janji sakral pada Sang Khalik bukan kepada saya. Itu adalah kontrak secara spiritual bahwa Anda akan melaksanakan tugas sesuai sumpah jabatan,” tegas Sri Mulyani. 

Ia juga kembali mengingatkan bahwa Kementerian Keuangan memegang tanggung jawab besar dalam mengelola keuangan negara secara transparan dan akuntabel demi kemakmuran rakyat.

“Sebutan tersebut mencerminkan tanggung jawab yang luar biasa besar bagaimana kita (Kementerian Keuangan) mengelola keuangan negara dan keuangan publik secara transparan dan akuntabel dengan terus berorientasi pada manfaat sebesar-besarnya untuk kemakmurak rakyat,” pungkasnya.