Dukung Revisi KUHAP, Hotman: Sangat Tak Ada Harga Diri Pengacara

Ntvnews.id, Jakarta - Pengacara Hotman Paris Hutapea mendukung revisi Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang kini rancangannya masih dibahas di Komisi III DPR RI. Sebab, KUHAP yang lama atau saat ini berlaku, sangat tak menghargai peran advokat.

"Selama ini kita antar klien ke KPK, kita disuruh duduk kayak patung di bawah. Pak Jokowi diperiksa pengacaranya duduk di belakang. Itu sangat tidak ada harga diri pengacara," ujar Hotman dalam lanjutan rapat dengar pendapat umum (RDPU) membahas Rancangan Undang-Undang KUHAP dengan Komisi III DPR, kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Senin, 21 Juli 2025.

Hotman mengaku datang dalam rapat pembahasan RUU KUHAP karena diundang Komisi III. Ia memilih hadir karena ingin menyampaikan sejumlah masukan kepada Komisi III.

Ia mengaku dalam 10 tahun terakhir, banyak membela masyarakat kecil melalui kantor hukumnya. Sudah ada ribuan kasus yang ia bantu.

"Entah karena panggilan alam saya enggak tahu. Saya tidak mencari popularitas karena memang saya sudah popular," ucapnya.

Hotman pun mengusulkan agar kuasa hukum mestinya juga dilibatkan dalam semua proses penyelidikan. Mulai dari gelar perkara, rekonstruksi, hingga autopsi.

"Sebaiknya dalam semua gelar perkara, dalam rekonstruksi, dalam autopsi, semuanya, pengacara dikasih hak untuk ikut dengan atau bantuan profesional itu akan lebih fair, terutama saat gelar perkara itu sangat perlu," jelas dia.

Di samping itu, Hotman mengusulkan aturan soal praperadilan dalam revisi KUHAP. Menurutnya, naskah RUU KUHAP saat ini masih terlalu umum mengatur soal praperadilan karena hanya terkait penahanan.

Hotman berharap, KUHAP ke depan agar mengatur soal hak-hak para tersangka yang dilanggar sebagai syarat untuk mengajukan praperadilan. Menurut dia, klausul itu akan sangat membantu masyarakat miskin.

"Harusnya ada pasal yang jelas-jelas mengatakan bahwa salah satu alasan untuk mengajukan praperadilan, adalah apabila hak tersangka, saksi sesuai dengan perundang-undangan dilanggar, dan pelanggaran HAM, berhak mengajukan praperadilan. Itu akan sangat membantu untuk rakyat miskin terutama," tandasnya.