Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Rini Widyantini dan Menteri Pemudan dan Olahraga Erick Thohir menggelar pertemuan membahas birokrasi yang responsif terhadap kebutuhan generasi muda, serta mendukung ekosistem olah (Antara)
Ntvnews.id, Jakarta - Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Rini Widyantini bersama Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) Erick Thohir melakukan pertemuan untuk membicarakan penguatan birokrasi yang responsif terhadap kebutuhan generasi muda, sekaligus membangun ekosistem olahraga yang profesional serta berprestasi.
“Pertemuan hari ini menjadi kesempatan penting untuk memperkuat sinergi antara Kementerian PANRB dan Kementerian Pemuda dan Olahraga terutama dalam upaya membangun birokrasi yang lebih baik. Peran pemuda dan olahraga sebagai motor penggerak kemajuan bangsa harus terus dioptimalkan,” ujar Rini dalam keterangan pers di Jakarta, Kamis, 25 September 2025.
Rini menjelaskan bahwa capaian Reformasi Birokrasi dan akuntabilitas kinerja Kementerian Pemuda dan Olahraga sepanjang tahun 2024 menunjukkan perkembangan yang lebih baik dibandingkan tahun-tahun sebelumnya.
Ia merinci, Indeks Reformasi Birokrasi mencapai angka 80,35 dengan predikat A-, sementara nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) berada di level 68,08 dengan predikat B. Meski terjadi peningkatan, menurutnya, masih terdapat ruang untuk perbaikan, khususnya dalam pembangunan Zona Integritas yang dinilai belum memberikan hasil yang signifikan.
Secara umum, Kemenpora dianggap mampu mempertahankan kualitas tata kelola birokrasi pada level baik. Hal itu tercermin dalam Reformasi Birokrasi (RB) General yang konsisten memperhatikan aspek fundamental birokrasi, seperti penyederhanaan struktur organisasi, sistem kerja, pengelolaan anggaran, hingga penerapan digitalisasi dalam arsip maupun pelayanan publik.
Baca Juga: Menpora Erick Thohir Tekankan Terobosan dan Evaluasi Pembangunan Pemuda serta Olahraga
Untuk RB Tematik, Kemenpora juga dinilai berpotensi lebih maksimal dalam mendukung isu-isu prioritas nasional, antara lain pengentasan kemiskinan, digitalisasi pemerintahan, peningkatan investasi, optimalisasi penggunaan produk dalam negeri, serta pengendalian inflasi.
Rini kemudian mendorong agar Kemenpora semakin memperhatikan indikator reformasi birokrasi, seperti Indeks Tata Kelola Pengadaan, Tingkat Kepatuhan Standar Pelayanan Publik, tindak lanjut terhadap berbagai rekomendasi, dan hasil Survei Kepuasan Masyarakat.
Ia juga mengimbau agar pembangunan Zona Integritas (ZI) di berbagai unit kerja Kemenpora dapat segera diwujudkan sebagai langkah menuju birokrasi yang bersih dan melayani.
“Pembangunan ZI tidak sekadar kewajiban administratif, tetapi menjadi instrumen nyata untuk mendukung arah prioritas Presiden dan pembangunan nasional, seperti pengentasan kemiskinan, peningkatan investasi, hilirisasi industri, perbaikan layanan kesehatan dan pendidikan, dan ketahanan pangan,” tegas Rini.
(Sumber: Antara)
Ikuti Whatsapp Channel NTVNEWS.ID
