Setahun Berdampak, Program Listrik Desa Wujudkan Pemerataan Energi untuk Seluruh Rakyat Indonesia

Ntvnews.id, Jakarta - Pemerintah terus memperluas akses energi bagi seluruh lapisan masyarakat. Di bawah kepemimpinan Presiden RI Prabowo Subianto, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menjalankan program Listrik Desa (Lisdes) dan Bantuan Pasang Baru Listrik (BPBL) untuk memastikan masyarakat di wilayah terpencil turut menikmati manfaat pembangunan nasional.

Kini, hampir seluruh warga desa di Indonesia telah menikmati listrik. Program ini menjadi bukti bahwa negara hadir di tengah masyarakat dan berkomitmen meningkatkan taraf hidup rakyat melalui pemerataan energi.

“Di desa-desa terpencil, cahaya listrik kini menjadi simbol kehadiran negara dan pembuka jalan bagi kesempatan sosial-ekonomi. Listrik tidak lagi hanya aspek penerangan, namun meningkatkan pula akses pendidikan, produktivitas, dan taraf hidup masyarakat,” ujar Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia di Jakarta, Selasa 21 Oktober 2025.

Program Listrik Desa telah menjangkau 10.068 lokasi dan memberikan manfaat bagi lebih dari 1,2 juta calon pelanggan baru. Sementara itu, realisasi Bantuan Pasang Baru Listrik (BPBL) periode 2024 telah mencapai 155.429 rumah tangga (RT). Untuk periode Januari–September 2025, sebanyak 135.482 RT telah terpasang dari target 215.000 RT hingga akhir tahun.

Baca Juga: Listrik Desa Buka Jalan Digitalisasi bagi Ratusan Siswa di 82 Sekolah Mamasa Sulbar

Melalui kedua program ini, pemerintah berkomitmen memenuhi kebutuhan dasar masyarakat sekaligus mempercepat pemerataan energi sebagai bagian dari pembangunan yang berkeadilan dan berkelanjutan.

Namun, upaya mewujudkan elektrifikasi penuh masih menghadapi sejumlah tantangan. Rasio elektrifikasi nasional saat ini telah mencapai 99,1 persen. Sisanya merupakan wilayah yang sulit dijangkau karena rumah penduduk tersebar di pulau-pulau terluar dan kawasan pedalaman.

Untuk menjawab tantangan tersebut, Kementerian ESDM mempercepat transformasi menuju energi bersih melalui pembangunan berbagai proyek pembangkit listrik berbasis Energi Baru Terbarukan (EBT).

“Perubahan arah kebijakan juga mencakup transformasi menuju energi yang bersih dan berkelanjutan. Pemerintah sudah meresmikan puluhan pembangkit energi terbarukan, mempercepat proyek PLTS berkapasitas 100 gigawatt, dan melibatkan koperasi desa dalam transisi energi. Ekonomi dan ekologi tidak harus dipertentangkan. Keduanya bersinergi menciptakan fondasi pembangunan yang berkelanjutan, inklusif, dan merata,” ucap Bahlil.

Baca Juga: Dorong Pertumbuhan Investasi, PLN-BKPM Perkuat Kolaborasi di Sektor Ketenagalistrikan

Bahlil menegaskan, pemerintah bertekad mempercepat pencapaian elektrifikasi nasional 100 persen. “Setelah 80 tahun merdeka, tidak selayaknya ada warga yang masih mengalami gelap gulita,” tuturnya.

Cerita warga yang telah merasakan manfaat program ini menjadi bukti nyata keberhasilan kebijakan energi pemerintah. Ruslam, warga Desa Bandar Jaya, Kecamatan Sekayu, Kabupaten Musi Banyuasin, Sumatera Selatan, kini bisa menikmati rumah yang terang setiap malam tanpa harus membeli bahan bakar untuk genset.

“Alhamdulillah, sekarang rumah kami terang, tanpa harus mikir beli bensin tiap malam. Anak-anak bisa belajar sampai malam, istri bisa menjahit tanpa terburu-buru, dan saya bisa istirahat dengan tenang,” kata Ruslam.

Cerita lain datang dari Papua Barat. Elias Inyomusi, warga Kampung Iraiweri, Distrik Anggi, Pegunungan Arfak, kini menikmati listrik dari Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTMH) Anggi yang menjadi solusi bagi daerah terpencil.

“Semua rumah itu harus dapat listrik, supaya untuk kami punya anak-anak kami itu bisa belajar, mamak-mamak bisa masak dengan (penerangan) lampu. Saat saya lahir di sini, kami belum ada lampu. Kami bikin api. Kami baca, belajar, itu pasang, bikin gelegar untuk jadi pelita,” ujar Elias.

Pemerintah menargetkan rasio elektrifikasi nasional mencapai 100 persen pada tahun 2030. Langkah ini menjadi bukti nyata bahwa negara terus bekerja menghadirkan pembangunan yang merata dan berkeadilan bagi seluruh rakyat Indonesia.