Muhaimin Iskandar atau Cak Imin buka suara soal target 100 hari pertama jadi Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat (Ntvnews.id/Muslimin Trisyuliono).
Ntvnews.id, Jakarta - Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI mengkritik pernyataan Menteri Koordinator Pemberdayaan Manusia (Menko PM) Muhaimin Iskandar atau Cak Imin, yang meminta Menteri ESDM Bahlil Lahadalia hingga Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni taubat nasuha, gara-gara bencana yang terjadi di Sumatera. Menurut Wakil Ketua Komisi IV DPR Panggah Susanto, pernyataan Cak Imin tersebut tak tepat disampaikan.
Selain itu, ucapan Ketua Umum PKB tersebut tendensius, serta tidak memberikan solusi komprehensif.
Menurut Panggah, dalam situasi krisis seperti ini, pemerintah seharusnya solid memberikan solusi penanganan, bukannya malah melempar tanggung jawab antar-lembaga.
"Tidak perlu saling lempar tangung jawab dan saling menyalahkan, yang terpenting kita harus dalam kesadaran hidup di wilayah rawan bencana, untuk diantisipasi dengan pembenahan menyeluruh terhadap pencegahan potensi bencana baik banjir, tanah longsor, kebakaran hutan, gempa, dll," ujar Panggah, Rabu, 3 Desember 2025.
Ia menyayangkan pernyataan itu justru keluar dari sesama pejabat pemerintah di tengah kondisi masyarakat yang sedang kesusahan.
"Ya, prinsipnya sangat tidak tepat mengeluarkan pernyataan seperti itu dalam kondisi bencana seperti ini, apalagi itu keluar dari seorang Muhaimin Iskandar yang juga berada di dalam pemerintahan menjabat sebagai Menko PM," kata Panggah.
Walau demikian, Panggah tak membantah bahwa selain curah hujan yang ekstrem, faktor kerusakan lingkungan seperti pengundulan hutan turut menjadi penyebab utama bencana yang terjadi.
Dia mencontohkan kondisi hutan di Pulau Jawa sebagai gambaran akumulasi masalah yang belum terselesaikan.
"Bencana banjir ini salah satunya akibat penggundulan hutan, tutupan, selain karena curah hujan yang ekstrem, misalnya, sebagai contoh hutan di Jawa seluas kurang lebih 2,4 juta hektare, di mana saat ini separuh dari luasan itu sudah menjadi lahan terbuka, dan ini akibat dari akumulasi permasalahan pada masa lalu yang tidak kunjung diselesaikan secara komprehesif dan menyeluruh," papar dia.
Atas itu, Panggah berharap bencana ini dijadikan momentum untuk melakukan evaluasi kebijakan tata kelola kehutanan dan sumber daya alam secara menyeluruh, alih-alih saling tuding.
"Harus dijadikan momentum kita semua untuk introspeksi dan evaluasi secara menyeluruh kebijakan pembangunan yang memiliki orientasi keberlanjutan, yang ramah lingkungan untuk keberlangsungan hidup anak cucu kita ke depan," tandas Panggah.
Ikuti Whatsapp Channel NTVNEWS.ID
