Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan (Zulhas) (kedua kiri) dan Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana (kedua kanan) dalam rapat koordinasi terbatas penguatan implementasi Peraturan Presiden Nomor 115 Tahun 2025 tentang Tata Kelo (Antara)
Ntvnews.id, Jakarta - Pemerintah menyiapkan mekanisme evaluasi terhadap Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dengan menitikberatkan pada ketepatan data penerima manfaat sebagai fondasi utama pengukuran dampak program tersebut.
Rencana evaluasi itu disampaikan Menteri Koordinator (Menko) Bidang Pangan Zulkifli Hasan (Zulhas) usai rapat koordinasi terbatas penguatan implementasi Peraturan Presiden Nomor 115 Tahun 2025 tentang tata kelola penyelenggaraan MBG di Jakarta, Kamis, 29 Januari 2026.
“Nanti setelah satu tahun MBG kita ukur. Kalau sebelum makan bergizi bagaimana (perbandingannya)," kata Zulhas.
Menurut dia, evaluasi akan diarahkan untuk membandingkan kondisi penerima manfaat sebelum dan sesudah program dijalankan, terutama terkait pertumbuhan fisik. Selain itu, dampak MBG juga akan dilihat dalam cakupan yang lebih luas dan berjangka menengah hingga panjang.
"Fisiknya, pertumbuhannya, termasuk tentu pertumbuhan otak. Nanti setelah setahun-setahun bagaimana? Dua tahun bagaimana? Tiga tahun seperti apa," ujar dia.
Baca Juga: BGN Pastikan Pendataan MBG Inklusif dan Tanpa Penerima Fiktif
Zulhas menekankan, evaluasi tersebut membutuhkan basis data yang akurat. Karena itu, pemerintah akan melakukan perapihan dan pencocokan data lintas kementerian dan lembaga agar sasaran penerima manfaat MBG benar-benar tepat.
Ia menyebut pencocokan data akan melibatkan pejabat eselon I dari sejumlah instansi, di antaranya Kementerian Agama, Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN), Kementerian Kesehatan, serta Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah.
Sementara itu, Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana mengatakan, pengukuran hasil MBG akan menjadi bagian dari output program, namun pelaksanaannya harus dilakukan oleh pihak yang independen.
“Nanti yang mengukur harus lembaga independen,” ucap Dadan.
Baca Juga: MBG Tetap Berjalan Selama Ramadhan
Ia mencontohkan pengalaman Jepang dalam menjalankan program makan bergizi yang dinilai berdampak terhadap perubahan indikator fisik masyarakat dalam jangka waktu panjang seiring peningkatan kualitas gizi yang berkelanjutan.
“Jadi bukan hanya potensi genetik, tapi juga kualitas gizi. Nah, Indonesia akan seperti itu," tutur dia.
Menurut Dadan, Indonesia dapat mengarah pada pola evaluasi serupa agar dampak Program Makan Bergizi Gratis dapat dinilai secara objektif dalam jangka menengah hingga panjang.
Berdasarkan paparan Kementerian Koordinator Bidang Pangan, hingga saat ini jumlah satuan pelayanan pemenuhan gizi (SPPG) tercatat mencapai 22.091 unit, dengan jumlah penerima manfaat MBG telah melampaui 60 juta orang.
Pemerintah menegaskan, penguatan akurasi data penerima serta evaluasi hasil program menjadi bagian penting untuk memastikan MBG berjalan tepat sasaran, berkelanjutan, dan memberikan dampak yang terukur.
(Sumber: Antara)
Ikuti Whatsapp Channel NTVNEWS.ID
