AHY Ungkap Anggaran Pemulihan Bencana Sumatera Rp50 T Lebih

Ntvnews.id, Jakarta - Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan (IPK) Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mengungkapkan, perhitungan awal kebutuhan anggaran untuk pemulihan bencana di Aceh, Sumatra Utara (Sumut) dan Sumatra Barat (Sumbar), lebih dari Rp50 triliun.

"Saya baru saja kemarin berkomunikasi dengan Menteri Pekerjaan Umum. Kalkulasi awalnya membutuhkan anggaran Rp50 sekian triliun. Kalkulasi awal ya, ini tentu tidak bisa saya katakan definitif karena masih terus berkembang," ujarnya di sela Balairung Dialogue 2025, Jakarta, Selasa, 9 Desember 2025.

"Data terus di-update, BNPB (Badan Nasional Penanggulangan Bencana) terus meng-update juga, semua meng-update," imbuh AHY.

AHY telah meminta agar kebutuhan anggaran terus diperbaharui guna kebutuhan penyelesaian fase tanggap darurat bencana yang diperpanjang, serta tahapan percepatan rehabilitasi, dan rekonstruksi pasca bencana.

Sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto, kata AHY, jajaran kementerian terkait diminta untuk menghitung anggaran yang dibutuhkan, mempersiapkan penanganan bencana dengan baik, khususnya ketika eksekusi di lapangan.

"Tidak boleh ada hal-hal yang tidak kita lakukan secara cepat, tapi juga tidak boleh grasah-grusuh, karena membangun kembali juga bukan berarti yang penting cepat, tapi juga harus kualitasnya bagus, karena jangan sampai kemudian juga tetap rentan terhadap bencana itu," jelas AHY.

Adapun infrastruktur yang terdampak bencana di ketiga Provinsi Aceh, Sumut, dan Sumbar ada di 52 kabupaten. Mulai dari kerusakan1,2 ribu fasilitas umum, 199 fasilitas kesehatan, 534 fasilitas pendidikan, 420 rumah ibadah, 234 gedung/kantor, 435 jembatan, 259 akses terdampak, 163 akses terputus, 101 jalan terputus, dan 62 jembatan terputus.

Di samping itu, ada kerusakan 156,5 ribu rumah dengan rincian 143.427 rusak berat, 2.298 rusak sedang, dan 10.808 rusak ringan.

AHY pun mengungkapkan akan kembali berangkat ke Sumut dan Aceh, khususnya Aceh Tamiang pada hari ini. Hal tersebut dilakukan, guna memastikan pekerjaan di lapangan berjalan dengan efektif pasca bencana.