China Tegaskan Peran PBB di Tengah Penarikan AS dari Organisasi Internasional

Ntvnews.id, Beijing - Pemerintah China menegaskan komitmennya untuk terus mendukung peran sentral Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dan prinsip multilateralisme, meskipun Amerika Serikat (AS) memutuskan mundur dari puluhan organisasi internasional serta sejumlah badan di bawah naungan PBB.

"Tidak peduli bagaimana situasi berkembang, China akan tetap berkomitmen pada multilateralisme, mendukung peran sentral PBB dalam urusan internasional, dan bekerja sama dengan komunitas internasional lainnya untuk membangun sistem tata kelola global yang lebih adil dan setara," kata Juru Bicara Kementerian Luar Negeri China Mao Ning dalam konferensi pers di Beijing Kamis, 8 Januari 2026.

Pernyataan tersebut disampaikan setelah Presiden AS Donald Trump, pada Rabu, 7 Januari 2026 menandatangani sebuah Memorandum Kepresidenan yang menginstruksikan lembaga-lembaga pemerintah AS untuk menarik diri dari 66 organisasi internasional yang dinilai tidak lagi sejalan dengan kepentingan nasional Amerika.

Dalam memorandum itu, seluruh departemen dan lembaga eksekutif AS diperintahkan menghentikan keikutsertaan serta pendanaan terhadap 35 organisasi non-PBB dan 31 entitas PBB, "yang operasinya bertentangan dengan kepentingan nasional, keamanan, kemakmuran ekonomi, atau kedaulatan AS."

Gedung Putih menyatakan bahwa penarikan ini akan mengakhiri pendanaan dan keterlibatan pembayar pajak Amerika dalam entitas yang memajukan agenda global di atas prioritas AS.

Menanggapi langkah tersebut, Mao Ning menilai keputusan Washington bukanlah hal baru.

"Ini bukan pertama kalinya AS menarik diri dari lembaga-lembaga tersebut. Pada kenyataannya, organisasi internasional dan lembaga multilateral bukanlah untuk mewakili kepentingan egois negara tertentu, tetapi untuk menjunjung tinggi kepentingan bersama semua negara anggota," ungkap Mao Ning.

Ia menambahkan, sistem internasional yang berpusat pada PBB telah memainkan peran penting selama lebih dari delapan dekade. Menurutnya, tatanan tersebut telah menjaga perdamaian dan stabilitas dunia, mendorong pembangunan sosial ekonomi, serta melindungi hak dan kepentingan semua negara secara setara.

"Apa yang kita saksikan dalam lanskap internasional sekali lagi membuktikan bahwa sistem multilateral yang efektif dapat mencegah hukum rimba berlaku dan mencegah pendekatan 'siapa yang kuat dialah yang benar' mendominasi tatanan internasional. Inilah yang paling dibutuhkan sebagian besar negara, terutama negara-negara kecil dan kurang berkembang, saat ini," jelas Mao Ning.

Sementara itu, Gedung Putih menyebut kebijakan penarikan diri tersebut sebagai bagian dari upaya lebih luas untuk memulihkan apa yang disebut sebagai kedaulatan Amerika serta memangkas pengeluaran pada lembaga-lembaga yang dinilai merusak kemerdekaan Amerika dan membuang-buang uang pembayar pajak.

Pemerintah AS beralasan bahwa banyak organisasi yang ditinggalkan selama ini kerap mengkritik kebijakan pemerintah, memajukan agenda yang bertentangan dengan nilai-nilai kami, atau menyia-nyiakan uang pembayar pajak dengan berpura-pura menangani isu-isu penting tetapi tidak mencapai hasil nyata apa pun.

Juru Bicara Kementerian Luar Negeri China Mao Ning ((Antara))

Gedung Putih juga menyatakan bahwa sumber daya yang sebelumnya dialokasikan untuk organisasi-organisasi tersebut akan dialihkan ke prioritas dalam negeri, termasuk "infrastruktur, kesiapan militer, dan keamanan perbatasan, serta bertindak cepat untuk melindungi perusahaan-perusahaan Amerika dari campur tangan asing."

Di antara langkah penarikan paling signifikan adalah keluarnya AS dari Konvensi Kerangka Kerja PBB tentang Perubahan Iklim (UNFCCC), yang menjadi dasar perundingan iklim global serta Perjanjian Paris.

Selain itu, pemerintahan Trump juga menghentikan dukungan terhadap Dana Kependudukan PBB (UNFPA), lembaga yang menyediakan layanan kesehatan seksual dan reproduksi di berbagai negara dan selama ini mendapat penolakan dari Partai Republik.

Sebelumnya, AS juga telah menarik diri dari Organisasi Kesehatan Dunia (WHO), Dewan Hak Asasi Manusia PBB, UNESCO, serta Badan Bantuan dan Pekerjaan PBB untuk Pengungsi Palestina (UNRWA).

Di luar struktur PBB, Washington berencana meninggalkan sejumlah badan yang bergerak di bidang keamanan, demokrasi, dan kerja sama regional, termasuk Forum Kontraterorisme Global, Institut Internasional untuk Demokrasi dan Bantuan Pemilu, serta Kemitraan untuk Kerja Sama Atlantik.

Sebagian besar organisasi lain yang ditinggalkan merupakan badan teknis, riset, perdagangan, dan kebudayaan, banyak di antaranya berkaitan dengan isu lingkungan, sumber daya alam, ketenagakerjaan, pendidikan, hingga koordinasi data.

Kebijakan ini juga mencakup penarikan dukungan terhadap Universitas PBB, Organisasi Kayu Tropis Internasional, Komite Penasihat Kapas Internasional, serta sejumlah kelompok studi ilmiah dan industri.

Pemerintahan AS menilai entitas-entitas tersebut terlalu berlebihan, tidak efektif, atau tidak sejalan dengan prioritas nasional, sehingga dana yang sebelumnya dialokasikan akan dialihkan untuk program-program domestik dan inisiatif strategis lainnya.