Komisi III DPR RI Menyetujui Pembentukan 5 Kanwil HAM di Provinsi Maluku dan Papua

Ntvnews.id, Jakarta - Komisi XIII DPR RI menyetujui rencana pembentukan lima Kantor Wilayah (Kanwil) HAM baru di wilayah Papua dan Maluku. 

Persetujuan tersebut disampaikan oleh Ketua Komisi XIII DPR RI, Willy Aditya, dalam Kunjungan Kerja Reses di Ternate, Maluku Utara, pada Kamis, 23 April 2026. Kunjungan kerja tersebut turut dihadiri Direktur Pelayanan HAM, Osbin Samosir, serta Kepala Kanwil HAM Papua Barat, Fatrixs C. Manufandu. 

Agenda ini menjadi bagian dari upaya penguatan kelembagaan HAM di daerah, khususnya di kawasan timur Indonesia yang memiliki tantangan geografis dan sosial yang kompleks.

Willy menjelaskan bahwa persetujuan pembentukan lima Kanwil HAM ini merupakan penegasan kedua dari Komisi XIII DPR RI, setelah sebelumnya disampaikan dalam kunjungan kerja pada tahun 2025. Langkah ini dinilai penting untuk memastikan pelayanan dan penanganan isu-isu HAM dapat dilakukan secara lebih efektif dan merata.

Adapun lima Kanwil HAM yang direncanakan meliputi wilayah: (1) Papua dan Papua Selatan; (2) Papua Pegunungan dan Papua Tengah; (3) Papua Barat dan Papua Barat Daya; (4) Maluku; dan (5) Maluku Utara. 

“Pembagian wilayah kerja ini penting untuk memperkuat koordinasi sekaligus meningkatkan jangkauan pelayanan HAM di daerah, termasuk di kawasan timur Indonesia,” tutur Willy, dikutip 24 April 2026.

Saat ini, Kanwil HAM Papua Barat masih harus melayani hingga tujuh provinsi sekaligus, yakni enam provinsi di Papua serta Maluku dan Maluku Utara. 

Kondisi tersebut dinilai berdampak pada kurang optimalnya penanganan berbagai persoalan HAM, mengingat keterbatasan akses, jarak tempuh, serta waktu dalam menjangkau wilayah kerja yang sangat luas.