Prabowo Gelar Rapat Terbatas di Kertanegara, Apa yang Dibahas?

Ntvnews.id, Jakarta - Presiden Prabowo Subianto mengundang sejumlah menteri ke kediaman pribadinya di Jalan Kertanegara, Jakarta, Minggu, 12 Oktober 2025 malam, untuk membahas sejumlah isu strategis nasional dalam rapat terbatas yang berlangsung selama sekitar tiga jam. Salah satu agenda utama yang menjadi sorotan dalam pertemuan tersebut adalah evaluasi terhadap Peraturan Pemerintah (PP) mengenai devisa hasil ekspor (DHE).

“Tadi ada beberapa hal yang dibahas secara khusus,” kata Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi seusai menghadiri rapat, didampingi oleh Kepala Badan Komunikasi Pemerintah RI, Angga Raka Prabowo, di depan kediaman Presiden Prabowo.

Prasetyo menjelaskan bahwa Presiden secara khusus meminta para menteri untuk meninjau ulang kebijakan devisa hasil ekspor yang telah diterapkan beberapa bulan terakhir.

“Salah satunya mengenai sistem keuangan dan sistem perbankan kita, termasuk tadi membahas mengenai hasil dari peraturan pemerintah (PP) yang kita keluarkan berkenaan dengan masalah devisa hasil ekspor (DHE),” ujar Mensesneg melanjutkan.

Baca Juga: Prabowo Pastikan Swasembada Pangan Nasional Tercapai dalam Waktu Dekat

Sebagaimana diketahui, Presiden Prabowo Subianto pada Februari 2025 menandatangani Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 8 Tahun 2025, yang mewajibkan seluruh eksportir menempatkan devisa hasil ekspor sumber daya alam (DHE SDA) di bank-bank dalam negeri mulai 1 Maret 2025. Kebijakan tersebut bertujuan memperkuat cadangan devisa nasional dan stabilitas nilai tukar rupiah.

Namun, berdasarkan hasil evaluasi awal yang dipaparkan dalam rapat terbatas tersebut, realisasi kebijakan tersebut masih belum mencapai hasil optimal.

“Tadi membahas untuk melakukan evaluasi sejauh mana efektivitas dan dampak terhadap diberlakukannya DHE. Dari yang kami terapkan, hasilnya belum cukup menggembirakan,” ujar Prasetyo.

Pras, sapaan akrab Prasetyo, ketika ditanya mengenai adanya kemungkinan celah dalam peraturan yang memungkinkan eksportir menghindari kewajiban menyimpan devisa di dalam negeri, tidak menampik hal itu.

“Ya masih ada beberapa (celah, red.) yang memungkinkan devisa kita belum seoptimal yang kita harapkan, makanya itu yang diminta untuk segera dipelajari kembali,” sambungnya.

Baca Juga: Prabowo Panggil Mentan, Menteri Kelautan dan Menkop ke Istana, Bahas Pangan dan Kampung Nelayan

Presiden Prabowo sebelumnya, dalam pidato saat peresmian Bank Emas Pegadaian dan Bank Syariah Indonesia pada Februari 2025, menargetkan agar total devisa Indonesia dalam satu tahun ke depan dapat menembus angka 100 miliar dolar AS. Target ambisius itu diharapkan tercapai melalui penerapan kebijakan penyimpanan DHE SDA di bank-bank nasional, guna memperkuat ketahanan ekonomi negara.

Rapat terbatas di Kertanegara malam itu dihadiri oleh jajaran pejabat tinggi negara dan anggota Kabinet Indonesia Maju II. Selain Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, tampak hadir Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia, Menteri Perumahan Maruarar Sirait, serta Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara.

Hadir pula Wakil Panglima TNI Jenderal Tandyo Budi Revita, Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) M. Herindra, Kepala Badan Komunikasi Pemerintah RI Angga Raka Prabowo, Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya, serta Mensesneg Prasetyo Hadi sendiri.

Pertemuan tersebut menegaskan perhatian Presiden Prabowo terhadap pengelolaan devisa nasional sebagai salah satu pilar penting dalam menjaga stabilitas ekonomi makro. Pemerintah berkomitmen untuk memperkuat sistem keuangan domestik melalui kebijakan yang tidak hanya berpihak pada stabilitas fiskal, tetapi juga pada kepentingan jangka panjang pembangunan ekonomi nasional.

Dengan adanya evaluasi lanjutan terhadap kebijakan DHE, diharapkan pemerintah dapat menemukan solusi yang lebih efektif untuk menutup celah kebijakan serta mendorong optimalisasi peran devisa hasil ekspor dalam memperkuat ketahanan ekonomi Indonesia.