Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa mengaku tidak mau ikut campur membiayai proyek family office di Pulau Bali yang digagas oleh Dewan Ekonomi Nasional atau DEN. (Ntvnews.id-Muslimin Trisyuliono)
Ntvnews.id, Jakarta - Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menyampaikan bahwa akan mendatangi kantor PT Bank Tabungan Negara Tbk (BTN) bersama Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara.
Hal tersebut dilakukan untuk meninjau serapan dana baru mencapai sekitar 40 persen atau sekitar Rp10 triliun dari total penempatan Rp25 triliun.
"Dia bilang tadi masih Rp10 triliun, tapi dia bilang akan dipercepat yang Rp15 triliun itu," ucap Purbaya di Jakarta, Senin 13 Oktober 2025.
Ia pun menyebut jika dana itu tidak bisa terserap seluruhnya melalui penyaluran kredit, maka sisanya akan dipindahkan ke bank lain.
Baca juga: Menkeu Purbaya Ogah Danai Pendirian Family Office: Kalau DEN Bisa Sendiri, Ya Bangun Sendiri
"Kalau dia nggak bisa serap, ya kita akan pindahin dalam waktu dekat," bebernya.
Dalam kesempatan tersebut, dirinya mengaku tetap akan mengunjungi kantor BTN bersama Danantara untuk memastikan penyerapan dana pemerintah senilai Rp25 triliun itu.
"Nanti saya akan datang ke bank BTN, tetapi ke banknya. Saya enggak sendiri ya tetapi dengan Danantara," ungkapnya.
Sebelumnya, BTN tetap menyatakan optimismenya bahwa Penempatan Uang Negara sebesar Rp25 triliun di BTN akan terserap habis.
Baca juga: Dana Rp200 T Masih Kurang, Menkeu Purbaya Akui Himbara Minta Tambahan
Direktur Utama BTN Nixon LP Napitupulu menjelaskan bahwa penyerapan dana pemerintah sebesar Rp25 triliun oleh BTN masih dalam tahap awal.
Hal tersebut seiring dengan proses penyaluran kredit yang berlangsung secara bertahap, sesuai dengan pipeline kredit yang telah dijadwalkan.
"BTN telah menyiapkan pipeline kredit yang kuat di berbagai segmen, mulai dari korporasi, komersial, UMKM, konsumer, hingga syariah," ucap Nixon dalam keterangan tertulisnya, Senin, 13 Oktober 2025.
"Dapat kami sampaikan bahwa total pipeline yang tersedia mencapai sekitar Rp27,5 triliun, atau lebih besar dari dana PUN yang ditempatkan sebesar Rp25 triliun. Pipeline tersebut siap untuk mendapatkan pencairan sesuai yang telah dijadwalkan,” sambungnya.
Baca juga: Menkeu Purbaya Bakal Buka Layanan Pengaduan Langsung Soal Pajak dan Bea Cukai
Dia memaparkan hingga September 2025, dari dana yang Rp25 triliun yang ditaruh Kemenkeu di BTN, sudah disalurkan untuk kredit sebesar Rp10,5 triliun atau sekitar 42 persen.
Namun yang baru direimburse hanya sebesar Rp4,5 triliun.
“Sisanya akan kita tagihkan bulan Oktober ini,” katanya.
Menurut Nixon, dengan dukungan likuiditas yang sangat kuat dan biaya dana yang terus menurun, BTN optimistis seluruh dana penempatan pemerintah sebesar Rp25 triliun akan terserap 100 persen pada bulan November 2025.
Ikuti Whatsapp Channel NTVNEWS.ID
