Wakil Menteri HAM Mugiyanto (kanan) mewakili delegasi pemerintah Republik Indonesia dalam Sidang Ke-60 Dewan HAM Perserikatan Bangsa-Bangsa di Jenewa, Swiss, Senin (29/9/2025). (ANTARA)
Ntvnews.id, Jakarta - Pemerintah Republik Indonesia melalui Kementerian Hak Asasi Manusia (HAM) menegaskan dalam Sidang Ke-60 Dewan HAM Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) bahwa akuntabilitas merupakan elemen kunci bagi perdamaian rakyat Palestina.
“Masa depan solusi dua negara bergantung pada seberapa teguh kita menegakkan akuntabilitas hari ini,” kata Wakil Menteri HAM, Mugiyanto, yang mewakili delegasi RI di Jenewa, Swiss, Senin, 29 September 2025 waktu setempat, sebagaimana keterangan diterima di Jakarta, Selasa.
Dalam pernyataannya, Mugiyanto menggemakan sikap Presiden Prabowo Subianto yang sebelumnya disampaikan pada Konferensi Tingkat Tinggi mengenai Palestina dan Solusi Dua Negara di Markas PBB, New York, Senin, 22 September 2025.
Presiden Prabowo, dalam forum dunia pekan lalu, mengecam genosida militer Israel di Gaza dan menegaskan kembali komitmen Indonesia terhadap solusi dua negara sebagai jalan menuju perdamaian antara Palestina dan Israel.
Lebih lanjut, Mugiyanto menyatakan bahwa serangan terus-menerus terhadap rakyat Palestina dan tindakan agresi terhadap negara berdaulat lainnya merupakan penodaan total terhadap fondasi hukum internasional.
Baca Juga: RI Desak Israel Akhiri Pendudukan Palestina dalam Sidang Dewan HAM PBB
Ia juga menyampaikan keprihatinan mendalam atas penderitaan rakyat Palestina yang hak-hak dasarnya terus dirampas di tanah air sendiri.
Mugiyanto menyinggung laporan badan-badan PBB terkait malnutrisi akut dan ancaman kelaparan di Gaza Utara, yang menurutnya menjadi pengingat bahwa keselamatan dan kesejahteraan rakyat Palestina harus menjadi prioritas utama.
Selain itu, ia menyoroti kondisi anak-anak di wilayah pendudukan Palestina yang tumbuh dengan menyaksikan perang, sehingga terjebak dalam lingkaran ketakutan dan kebencian yang tak berkesudahan.
“Mengurangi bencana kemanusiaan dan melindungi warga sipil harus menjadi yang utama. Indonesia juga menyerukan semua pihak untuk memastikan keselamatan para pekerja kemanusiaan yang mengabdikan diri melindungi manusia,” ucap Mugiyanto.
Baca Juga: AS Mundur dari Dewan HAM PBB, Setop Dana untuk UNRWA
Wakil Menteri HAM RI menekankan bahwa pengiriman bantuan kemanusiaan memang penting, tetapi akuntabilitas tetap menjadi palu yang dapat memutus rantai penderitaan tersebut.
Mugiyanto juga menegaskan, Indonesia akan terus berkomitmen memperjuangkan penegakan hukum internasional, perlindungan HAM, dan penyelesaian damai konflik melalui forum-forum multilateral.
Sumber: ANTARA
Ikuti Whatsapp Channel NTVNEWS.ID
