Trump Bantah Rencana Serangan Darat ke Venezuela

Ntvnews.id, Washington - Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump menepis kabar yang menyebut bahwa pemerintahannya telah memutuskan untuk melancarkan serangan darat ke wilayah Venezuela. Pernyataan tersebut ia sampaikan pada Jumat, 31 Oktober 2025 saat berbicara kepada wartawan sebelum menaiki pesawat kepresidenan Air Force One.

“Tidak, itu tidak benar,” ujar Trump ketika ditanya mengenai isu keputusan serangan tersebut.

Sebelumnya, media Miami Herald melaporkan bahwa pemerintahan Trump tengah mempersiapkan operasi militer yang menargetkan fasilitas pertahanan Venezuela dan berpotensi terjadi dalam waktu dekat.

Sejak awal September, pasukan militer AS dikabarkan telah menenggelamkan 15 kapal di perairan internasional Karibia dan Pasifik timur yang diduga terlibat dalam perdagangan narkotika. Aksi tersebut menewaskan sedikitnya 61 orang. Namun, dalam pertemuan tertutup dengan anggota Dewan Perwakilan Rakyat pada Kamis 30 Oktober 2025, pejabat Pentagon mengaku belum mengetahui identitas seluruh korban yang tewas dalam operasi itu.

Dalam beberapa pekan terakhir, Amerika Serikat juga memperkuat kehadiran militernya di kawasan Karibia hingga mencapai tingkat tertinggi dalam tiga dekade terakhir.

Baca Juga: Trump Ingin Coba Senjata Nuklir, Rusia Bereaksi

Senat AS dijadwalkan mengadakan pemungutan suara terkait resolusi baru mengenai penggunaan kekuatan militer pekan depan. Resolusi tersebut dimaksudkan untuk membatasi kemungkinan keterlibatan pasukan AS dalam konflik bersenjata dengan Venezuela — langkah serupa yang sempat ditolak sebulan sebelumnya.

“Pemerintahan Trump telah mengindikasikan kemungkinan tindakan militer di wilayah Venezuela dan tidak hanya terbatas pada operasi di perairan Karibia,” ujar Senator Demokrat Adam Schiff dalam pernyataan tertanggal 17 Oktober.

Sementara itu, Presiden Venezuela Nicolás Maduro secara berulang menuduh Washington berupaya menggulingkan pemerintahannya serta memperluas pengaruh militer AS di kawasan Amerika Latin.

Di sisi lain, Presiden Kolombia Gustavo Petro pada awal Oktober juga menuding pemerintahan AS melakukan “pembunuhan” dengan alasan penegakan hukum di laut setelah sejumlah tersangka perdagangan narkoba tewas dalam operasi militer tersebut. 

(Sumber: Antara)