BGN Sebut Capaian SPPG di Jawa Barat Tembus 82 Persen

Ntvnews.id, Jakarta - Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana mengungkapkan bahwa capaian keberadaan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur Makan Bergizi Gratis (MBG) di Jawa Barat telah mencapai 82 persen dari target yang ditetapkan.

Dadan menjelaskan bahwa secara nasional, program Makan Bergizi Gratis hingga saat ini telah menjangkau lebih dari 50 juta penerima manfaat melalui operasional 17.746 SPPG di berbagai daerah.

"Khusus Jawa Barat, hingga saat ini telah berdiri 4.144 SPPG dari target 5.000 unit atau mencapai 82 persen, yang tertinggi secara nasional dari sisi jumlah," kata Dadan selepas Rakor MBG di Gedung Sate Bandung, Rabu.

Ia memproyeksikan bahwa perputaran dana program MBG di Jawa Barat berpotensi mencapai sekitar Rp54 triliun per tahun, dengan sekitar 70 persen anggaran dialokasikan untuk pembelian bahan baku pangan dari sektor pertanian, peternakan, dan perikanan lokal.

Baca Juga: BGN Dorong Kepala SPPG Langsung Edukasi Gizi di Sekolah

"Ini uang untuk menggerakkan produksi pangan rakyat," ucapnya.

Dadan memaparkan kebutuhan riil setiap SPPG, mulai dari beras, telur, ayam, ikan, hingga susu, yang secara langsung membuka peluang pasar bagi petani, peternak, nelayan, serta pelaku UMKM di daerah setempat.

Selain itu, program MBG diperkirakan mampu menyerap sekitar 235 ribu tenaga kerja di Jawa Barat, dengan rata-rata kebutuhan tenaga kerja sebanyak 47 orang pada setiap satuan pelayanan.

Dalam aspek keamanan pangan, Dadan memberikan apresiasi kepada Pemerintah Daerah Jawa Barat atas penurunan signifikan kasus keracunan. Ia mencatat, dari 21 kasus pada September dan 20 kasus pada Oktober, jumlah tersebut menurun menjadi enam kasus pada November, dan hanya satu kasus hingga pertengahan Desember.

"Penggunaan air bersertifikat serta percepatan SLHS (Sertifikat Laik Higiene Sanitasi) berkontribusi besar terhadap perbaikan layanan," kata Dadan yang tak menyinggung jumlah korban tiap kasusnya.

Baca Juga: Kepala BGN Sebut MBG Berperan Stabilkan Harga Pangan di Hadapan Presiden

Rapat koordinasi tersebut dipimpin langsung oleh Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan dan dihadiri oleh Kepala BGN Dadan Hindayana, Wakil Menteri Dalam Negeri, Kepala BPOM, Gubernur Jawa Barat, jajaran kepala daerah kabupaten/kota se-Jawa Barat, serta perwakilan kementerian dan lembaga terkait.

Rakor tersebut menjadi forum sosialisasi Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 115 Tahun 2025 tentang Tata Kelola Penyelenggaraan MBG, sekaligus percepatan penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS) bagi Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).

Menko Pangan Zulkifli Hasan menegaskan bahwa Perpres 115/2025 menempatkan BGN sebagai pelaksana utama program MBG dengan dukungan lintas kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah. Ia menekankan bahwa program ini tidak sekadar menyediakan makanan gratis, tetapi juga menjadi instrumen strategis dalam menggerakkan ekonomi rakyat serta mengendalikan inflasi pangan.

"Bayangkan dampaknya. Ketika 82,9 juta penerima manfaat makan serentak, suplai dan harga pangan harus benar-benar kita kelola. Di sinilah peran daerah menjadi kunci," ujar Zulkifli di Gedung Sate.

(Sumber : Antara)