Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dalam Konferensi Pers RAPBN dan Nota Keuangan Tahun Anggaran 2026 di Direktorat Jenderal Pajak, Jakarta, Jumat, 15 Agustus 2025. (ANTARA)
Ntvnews.id, Jakarta - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyampaikan bahwa pemerintah mengalokasikan anggaran sebesar Rp46,9 triliun untuk subsidi pupuk demi memperkuat ketahanan pangan nasional, yang merupakan bagian dari total alokasi anggaran Rp164,4 triliun untuk tahun anggaran 2026 sebagaimana dipaparkan dalam konferensi pers di Jakarta.
Sri Mulyani menjelaskan bahwa subsidi pupuk tersebut mencakup volume sebesar 9,62 juta ton.
“Untuk mendukung sisi produksi, mulai dari subsidi pupuk 9,62 juta ton itu Rp46,9 triliun,” ucap Sri Mulyani dalam Konferensi Pers RAPBN dan Nota Keuangan Tahun Anggaran 2026 di Direktorat Jenderal Pajak, Jakarta, Jumat, 15 Agustus 2025.
Lebih lanjut, Sri Mulyani membagi anggaran ketahanan pangan menjadi tiga kategori yaitu untuk produksi sebesar Rp114,1 triliun, distribusi dan cadangan pangan sebesar Rp29,9 triliun, serta konsumsi sebesar Rp6,4 triliun.
Baca Juga: Waketum Gerindra Tegaskan Teguran Keras untuk Bupati Pati Sudewo
Selain subsidi pupuk, pemerintah menyiapkan Rp19,7 triliun untuk cetak sawah dan optimasi lahan seluas 550 ribu hektare. Kemudian, Rp12 triliun dialokasikan untuk bantuan alat dan mesin pertanian (alsintan), pembangunan 15 unit bendungan, dan irigasi seluas 104 ribu hektare.
Pemerintah juga menyiapkan Rp6,6 triliun untuk pengembangan kampung nelayan merah putih sebanyak 250 kampung, pergaraman nasional seluas 1.000 hektare, serta bantuan benih dan indukan sebanyak 63,4 juta ekor serta alat penangkap ikan sebanyak 70 unit.
“DAK dan dana desa ketahanan pangan itu ada Rp12,2 triliun,” ucap Sri Mulyani.
Untuk ketahanan pangan di sisi distribusi dan cadangan pangan, Sri Mulyani menyebutkan anggaran sebesar Rp29,9 triliun yang dialokasikan untuk pembangunan jalan usaha tani sepanjang 103 km, sarana dan prasarana (sarpas) di pelabuhan perikanan, serta cadangan pangan melalui Bulog untuk beras dan gabah sebesar 3 juta ton.
Baca Juga: Kaji Peran Kopdes Merah Putih dalam Pembangunan PLTS 100 GW
“Untuk menjaga beras dan gabah 3 juta ton itu anggarannya Rp22,7 triliun rupiah,” ucap Sri Mulyani.
Sementara itu, untuk mendukung sisi konsumsi, Sri Mulyani mengalokasikan Rp6,4 triliun agar masyarakat dapat menikmati harga pangan yang terjangkau. Anggaran tersebut mencakup bantuan kerawanan pangan untuk 64,8 ribu orang, Gerakan Pangan Murah untuk 39 kelompok masyarakat, serta program stabilisasi pasokan dan harga pangan (SPHP). “Stabilisasi pasokan dan harga pangan atau SPHP itu Rp5,8 triliun,” kata dia.
Dalam kesempatan terpisah, Presiden Prabowo Subianto menyatakan bahwa ketahanan pangan merupakan bagian dari agenda prioritas pemerintah. Dalam Penyampaian Pengantar/Keterangan Pemerintah atas RUU tentang APBN Tahun Anggaran 2026 beserta Nota Keuangannya di Gedung Nusantara Kompleks Parlemen Senayan Jakarta, Jumat, Presiden Prabowo menegaskan, “Pemerintah mengalokasikan anggaran sebesar Rp164,4 triliun untuk ketahanan pangan nasional, yang masuk dalam salah satu agenda prioritas Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2026.”
Presiden Prabowo menilai ketahanan pangan adalah hal yang fundamental sebagai fondasi kemandirian bangsa.
Baca Juga: Spesifikasi Maung MV3 Garuda Limousine yang Dipakai Prabowo
(Sumber: Antara)
Ikuti Whatsapp Channel NTVNEWS.ID
