Ntvnews.id, Jakarta -Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mengusulkan kenaikan belanja kementerian/lembaga (K/L) dari Rp976,79 triliun menjadi Rp1.094,66 triliun dalam Rancangan Anggaran dan Belanja Negara (RAPBN) 2025.

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani mengatakan, penyesuaian ini diperlukan untuk mengakomodir program-program presiden terpilih Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka.

"Belanja negara kalau tadi usulan dari quick win presiden terpilih pemerintahan baru adalah untuk belanja K/L terjadi kenaikan dari Rp976,79 triliun menjadi Rp1.094,66 triliun atau naik Rp 117,87 triliun," ucap Sri Mulyani dalam raker bersama Badan Anggaran DPR RI, Rabu (4/9/2024).

Bendahara Negara itu menyampaikan, kenaikan anggaran itu untuk menjalankan empat program dari presiden terpilih diantaranya program Makan Bergizi Gratis (MBG) dengan anggaran sebesar Rp71 triliun adalah salah satu program yang membuat postur belanja K/L mengalami kenaikan.

Baca juga: Anggaran Subsidi Energi Tahun Pertama Prabowo-Gibran Turun Rp1,1 Triliun, Sri Mulyani Beri Alasannya

Kemudian program pemeriksaan kesehatan gratis dengan anggaran Rp3,2 triliun untuk Kementerian Kesehatan.

Adapun Program ini termasuk pula pembangunan Rumah Sakit sampai peremajaan alat-alat medis di Puskesmas di seluruh Indonesia.

"Kementerian Kesehatan telah disetujui oleh presiden terpilih program pemeriksaan kesehatan gratis Rp3,2 triliun untuk berbagai pemeriksaan tensi gula darah, foto rontgen, screening, ini dengan adanya berbagai peralatan yang sudah dipasang di berbagai Puskesmas maupun Rumah Sakit," jelasnya.
 
Selain itu, program renovasi sekolah dengan anggaran sebesar Rp20 triliun yang akan ditambahkan untuk Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Kemendikbudristek) dan Kementerian Agama.

Lalu untuk program ketahanan pangan dengan anggaran sebesar Rp15 triliun akan dignakan untuk peningkatan lumbung pangan nasional dan daerah serta desa.

Baca juga: Makan Bergizi Gratis Butuh Rp71 Triliun, Sri Mulyani Jamin Tak Comot Dana BOS

"Ini Rp7,5 triliun akan dialokasikan untuk Kementerian PUPR, Rp7,5 triliun untuk Kementerian Pertanian. Termasuk di dalamnya melakukan program intensifikasi untuk 80 ribu hektare dan pencetakan sawah baru 150 ribu hektare," tandasnya.