Prabowo Beberkan Strategi Perkuat Ekonomi: Penghapusan Utang UMKM, Keanggotaan BRICS Hingga Perjanjian CEPA

Ntvnews.id, Jakarta - Presiden Prabowo Subianto dalam konferensi pers di Istana Negara, Senin, 17 Februari 2025, mengumumkan serangkaian kebijakan strategis yang bertujuan untuk memperkuat ekonomi nasional.

Kebijakan tersebut mencakup penghapusan buku tagih hutang macet bagi UMKM, keanggotaan Indonesia di BRICS, serta percepatan perjanjian perdagangan bebas CEPA dengan Uni Eropa.

Penghapusan Utang Macet UMKM: Langkah Pro-Rakyat

Salah satu langkah besar yang diambil pemerintah adalah memperbaiki sistem penghapusan buku tagih hutang macet bagi UMKM. Presiden menegaskan bahwa kebijakan ini bertujuan untuk memberikan kelonggaran bagi pelaku usaha kecil dan menengah yang terdampak oleh ketidakpastian ekonomi.

"Kita terus akan perbaiki penghapusan buku tagih utang macet bagi UMKM. Ini bagian dari upaya kita untuk memastikan UMKM bisa kembali bangkit dan berkontribusi pada ekonomi nasional," ujar Presiden Prabowo.

Kebijakan ini diharapkan dapat meringankan beban ribuan pelaku usaha yang kesulitan dalam membayar utang akibat pandemi serta dinamika ekonomi global. Dengan penghapusan utang macet ini, UMKM diharapkan bisa mendapatkan akses permodalan yang lebih baik untuk kembali menjalankan bisnisnya.

Pemerintah juga akan terus mengoptimalkan program Kredit Usaha Rakyat (KUR) agar semakin banyak UMKM yang dapat berkembang tanpa terbebani utang lama. Langkah ini menunjukkan komitmen pemerintah dalam mendukung sektor usaha kecil yang menjadi tulang punggung perekonomian nasional.

Indonesia Resmi Diterima di BRICS: Perluas Kerja Sama Global

Presiden Prabowo Subianto (NTVnews.id/Deddy Setiawan)

Dalam kesempatan yang sama, Presiden Prabowo mengonfirmasi bahwa Indonesia telah diterima sebagai anggota kelompok ekonomi BRICS yang terdiri dari Brasil, Rusia, India, China dan Afrika Selatan.

"Indonesia sudah dinyatakan diterima di BRICS, sekarang proses transisinya sedang berjalan," ungkap Presiden.

Keanggotaan Indonesia dalam BRICS membuka peluang besar bagi negara dalam memperluas pasar ekspor, meningkatkan investasi asing, serta memperkuat kerja sama dalam sektor keuangan dan perdagangan. Dengan masuknya Indonesia ke dalam BRICS, diharapkan arus investasi dari negara-negara anggota akan meningkat dan memberikan dampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi nasional.

Selain itu, keanggotaan dalam BRICS juga dapat membantu Indonesia dalam mengurangi ketergantungan terhadap mata uang tertentu dalam perdagangan internasional. Ini selaras dengan upaya pemerintah untuk meningkatkan stabilitas ekonomi dan nilai tukar rupiah.

Percepatan Perjanjian CEPA dan Pendaftaran ke OECD

Pemerintah juga menargetkan percepatan penyelesaian Comprehensive Economic Partnership Agreement (CEPA) dengan Uni Eropa. Perjanjian ini bertujuan untuk menurunkan tarif perdagangan antar kedua pihak, sehingga dapat meningkatkan daya saing produk Indonesia di pasar Eropa.

"CEPA ini intinya adalah semacam free trade area, di mana kita dan Uni Eropa akan saling menurunkan tarif bagi barang-barang yang diperdagangkan," jelas Presiden.

Selain CEPA dengan Uni Eropa, pemerintah juga terus menjalankan proses pendaftaran Indonesia ke dalam Organisasi untuk Kerja Sama dan Pembangunan Ekonomi (OECD). Langkah ini bertujuan untuk mempercepat modernisasi ekonomi Indonesia agar dapat sejajar dengan negara-negara maju.

Keanggotaan di OECD akan membuka akses lebih luas bagi Indonesia untuk mendapatkan investasi berkualitas, meningkatkan standar regulasi, serta memperkuat tata kelola ekonomi secara global.

PP No. 8 Tahun 2025 Resmi Diterbitkan

Dalam konferensi pers ini, Presiden Prabowo juga mengumumkan bahwa pemerintah telah menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 8 Tahun 2025, yang mengatur tentang devisa hasil ekspor sumber daya alam (DHE SDA).

Peraturan ini mewajibkan eksportir untuk menempatkan 100% hasil ekspor dari sektor SDA di dalam sistem keuangan nasional selama 12 bulan. Dengan kebijakan ini, pemerintah menargetkan tambahan devisa hingga lebih dari 100 miliar dolar AS dalam satu tahun.

"Hari ini kita rangkumkan, kita putuskan, dan saya sudah tanda tangani peraturan pemerintah tersebut. Hari ini kita umumkan ke publik," kata Presiden.

Optimisme Menuju Masa Depan yang Lebih Kuat

Di akhir konferensi pers, Presiden Prabowo menyampaikan optimisme bahwa berbagai kebijakan yang telah diputuskan akan membawa Indonesia ke arah yang lebih baik. Ia menegaskan bahwa pemerintah berkomitmen untuk terus bekerja demi kepentingan rakyat dan bangsa.

"Kita bersyukur bisa memberikan yang terbaik untuk bangsa dan rakyat. Kesulitan pasti ada, hambatan pasti ada, tantangan pasti ada, tetapi dengan kerja sama yang baik dan niat yang tulus, insyaAllah kita akan mencapai keberhasilan," tutupnya.

Dengan langkah-langkah strategis ini, Indonesia semakin memperkuat posisinya di kancah global dan memastikan pertumbuhan ekonomi yang lebih berkelanjutan. Pemerintah optimistis bahwa tahun-tahun mendatang akan menjadi momentum emas bagi Indonesia untuk menjadi kekuatan ekonomi yang semakin besar.