Luhut Sebut Dampak Efisiensi Tak Akan Separah yang Dikhawatirkan Masyarakat

Ntvnews.id, Jakarta - Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN), Luhut Binsar Pandjaitan, optimistis bahwa dampak efisiensi anggaran pemerintah tidak akan separah yang dikhawatirkan masyarakat. 

“Memang ada sedikit isu mengenai efisiensi yang kena ke sana-sini, it’s okay, sekarang sudah kami perbaiki, bertahap, semua. Saya kira tidak akan terjadi seperti yang ditakutkan banyak orang,” kata Luhut dalam acara The Economic Insights 2025 di Jakarta, Rabu 19 Februari 2025.

Luhut yakin bahwa target efisiensi anggaran yang dicanangkan Presiden Prabowo Subianto akan berjalan sesuai rencana.

Meskipun masih terdapat tantangan dalam beberapa program, seperti Makan Bergizi Gratis (MBG), ia percaya kendala tersebut bisa diselesaikan. Apalagi, program ini merupakan inisiatif baru dengan target pelaksanaan yang dipercepat.

Sebagai solusi, Luhut menekankan pentingnya audit dan tolok ukur yang jelas agar implementasi program tetap terjaga dan berjalan sesuai harapan.  

Baca juga: Luhut Sebut Indonesia Emas 2045 Bukan Omon-omon, Ini Langkah Nyatanya

“Disiplin fiskal dan semua program Presiden Prabowo ini, semua jalan, tidak ada masalah sebenarnya ke depan ini. Dengan efisiensi yang dilakukan, ini akan jalan,” tambahnya. 

Presiden Prabowo Subianto menginstruksikan efisiensi anggaran pemerintah sebesar Rp306,69 triliun dalam APBN dan APBD Tahun Anggaran 2025 guna menjaga stabilitas fiskal serta meningkatkan kualitas pelayanan publik.

Anggaran yang dipangkas mencakup Rp256,1 triliun dari kementerian/lembaga dan Rp50,59 triliun dari transfer ke daerah. 

Dalam surat bernomor S-37/MK.02/2025, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menjelaskan bahwa efisiensi ini meliputi belanja operasional dan non-operasional, tanpa menyentuh belanja pegawai maupun bantuan sosial.  

Baca juga: TNI Sebut Efisiensi Anggaran Tak Pengaruhi Pengiriman Pasukan Perdamaian

Namun, kebijakan efisiensi ini menimbulkan sejumlah persoalan, seperti pemutusan hubungan kerja (PHK) tenaga honorer di kementerian/lembaga serta kenaikan Uang Kuliah Tunggal (UKT) yang diduga terjadi akibat pengurangan anggaran.

Dalam konferensi pers pada Jumat 14 Februari 2025, Sri Mulyani menegaskan bahwa efisiensi di perguruan tinggi negeri (PTN) tidak boleh berdampak pada kenaikan UKT. Penghematan anggaran di PTN hanya diberlakukan untuk sektor Meeting, Incentives, Conventions, and Exhibitions (MICE).

Sementara itu, terkait PHK tenaga honorer, pemerintah berencana melakukan kajian lebih lanjut. 

“PHK honorer di K/L dengan ini disampaikan bahwa tidak ada PHK di lingkungan K/L. Kami memastikan bahwa langkah efisiensi atau rekonstruksi anggaran K/L tidak terdampak terhadap tenaga honorer,” ujar Sri Mulyani.

(Sumber: Antara)