Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menyampaikan bahwa persoalan LPG menjadi jihad politik untuk menjamin hak-hak rakyat.
Ntvnews.id, Jakarta - Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menyampaikan bahwa persoalan LPG menjadi jihad politik untuk menjamin hak-hak rakyat.
"Ini yang menjadi 'jihad politik' saya sebagai Menteri ESDM untuk menjamin hak-hak rakyat harus diberikan secara utuh dari apa yang dilakukan oleh negara," ucap Bahlil dalam Indonesia Economic Summit di Jakarta, Rabu 19 Februari 2025.
Lebih lanjut, Bahlil menyebut setiap tahun konsumsi LPG nasional mencapai 8,3 juta ton.
Sementara itu, produksi LPG dalam negeri hanya mampu mencapai 1,4-1,6 juta ton per tahun. Artinya, Indonesia masih harus mengimpor 6,7-6,9 juta ton LPG setiap tahun.
Baca juga: Transjakarta Akan Blokir Pengguna yang Salahgunakan TJ Card
Dalam rangka mengatasi masalah impor yang berlebihan, maka Indonesia perlu membangun industri LPG dalam negeri dengan mengoptimalkan wilayah kerja gas C3 (propana) dan C4 (butana) untuk dikonversi menjadi LPG.
Selain itu, pembangunan jaringan gas (jargas) disebut menjadi solusi penting guna mengurangi impor LPG.
Saat ini, pemerintah disebut memberikan subsidi epliji setiap tahun tidak kurang dari Rp80 triliun dengan harga jual eceran elpiji 3 kilogram (kg) di agen atau penyalur sejak tahun 2007 sebesar Rp4.250 per kg.
Adapun harga mengimpor dari Saudi Aramco sebesar Rp16 ribu hingga Rp17 ribu per kg, yang berarti negara memberikan subsidi setidaknya Rp12 ribu per kg atau Rp36 ribu per 3 kg.
Idealnya, harga elpiji 3 kg tak lebih dari Rp16 ribu. Namun, pada kenyataannya masyarakat disebut harus membeli dengan harga yang lebih tinggi, mencapai Rp25 ribu hingga Rp30 ribu per tabung.
Baca juga: Komisi X Harap Mendiktisaintek Baru Mampu Majukan Pendidikan Tinggi
Masalah lainnya adalah terkadang tabung elpiji 3 kg justru hanya sekitar 2,7 kg hingga praktik pengoplosan LPG 3 kg ke tabung 12 kg yang kemudian dijual ke industri, rumah makan, hingga hotel.
Ini berarti ada jumlah cukup besar mark-up biaya dan pemberian subsidi elpiji yang tidak sasaran.
"Saya sebagai mantan orang miskin yang dibesarkan dalam keluarga yang susah, gak rela ini terjadi," ujar Bahlil
“Saya berkomitmen untuk meluruskan ini supaya apa yang diperintahkan oleh Bapak Presiden Prabowo untuk memastikan setiap anggaran negara yang dikeluarkan lewat APBN (Anggaran Pendapatan Belanja Negara) untuk rakyat, itu harus sampai dan tepat sasaran di tangan rakyat,” tandasnya.
(Sumber: Antara)
Ikuti Whatsapp Channel NTVNEWS.ID
