Ntvnews.id, Jakarta - Pemerintah Indonesia akan menambah kepemilikan saham sebesar 10 persen menjadi 61 persen di PT Freeport Indonesia (PTFI). Langkah tersebut bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat Indonesia.

Demikian disampaikan Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Bahlil Lahadalia.

Bahlil juga memastikan pemerintah akan memperpanjang kontrak Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) PTFI yang akan habis pada 2041 hingga tahun 2061.

Bahlil mengatakan rencana pemerintah menambah kepemilikan saham sebanyak 10 persen dan memperpanjang kontrak PTFI adalah upaya mendukung hilirisasi.

Ia menambahkan pembelian saham pemerintah pada PTFI sejalan dengan kebijakan pemerintah untuk membangun hilirisasi di Indonesia, khususnya pada ekosistem kendaraan listrik. Selain itu, dengan memiliki saham yang lebih besar, pemerintah juga akan diuntungkan dengan besaran dividen.

"Sekarang Freeport sudah menjadi perusahaan milik pemerintah Indonesia, karena kita sudah mayoritas. Kita beli kurang lebih sekitar hampir 4 miliar dolar AS. Dan dari pendapatan itu, sekarang dividen 2024 itu sudah hampir lunas dengan pendapatan itu," ucap Bahlil saat mengisi kuliah umum di Universitas Lambung Mangkurat, Banjarbaru, Kamis (2/5/2024).

Bahlil menyebut dengan kepemilikan saham mayoritas di PTFI, pemerintah juga dapat dengan lebih mudah menjalankan kebijakan hilirisasi, khususnya pada komoditas tembaga.