Pemerintah Lelang Proyek Tanggul di Pesisir Telur Jakarta Tahap 7

Ntvnews.id, Jakarta - Kementerian Pekerjaan Umum (PU) melalui Direktorat Jenderal Sumber Daya Air telah menyiapkan pembangunan tanggul di pesisir Teluk Jakarta Tahap 7. 

Rencana pembangunan pengaman pantai di pesisir Teluk Jakarta Tahap 7 paket 1  di Kali Ancol dan Kali Dadap.  

“Pengamanan pesisir pantai merupakan salah satu program prioritas Kementerian PU dan merupakan bagian dari Proyek Strategis Nasional (PSN),” ucap Menteri PU Dody Hanggodo dalam keterangan resminya, Senin 9 Juni 2025.

Pembangunan tanggul Kali Ancol Paket 1 direncanakan sepanjang 100 meter bersumber dari APBN dan dilaksanakan secara single years contract (SYC) pada 2025. Status saat ini dalam persiapan lelang. 

Baca juga: 1.900 Orang Sudah Mengungsi Akibat Kebakaran Hebat di Kapuk Muara

Sementara pembangunan tanggul Tahap 7 paket berikutnya direncanakan sepanjang 850 meter di Kali Ancol, Muara Baru Barat dan Cilincing. 

Anggaran kegiatan ini dalam tahap pengusulan dengan sumber dari Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) dilaksanakan secara multi years contract (MYC) 2026-2027. 

Pada tahap 7 ini juga akan dibangun satu unit sistem polder di Kali Dadap sebagai satu kesatuan sistem bangunan pengendali banjir yang terintegrasi dengan Pembangunan Terpadu Pesisir Ibukota Negara (PTPIN) yang bersumber dari SBSN dilakukan secara MYC 2026-2027.

Hingga 2024 pembangunan tanggul pengaman pantai Jakarta oleh Kementerian PU telah mencapai total panjang 14,75 km terdiri dari enam tahap pekerjaan yang tersebar di kawasan Kalibaru, Kamal Muara, Muara Baru, Kali Ancol dan  Dadap.

Kementerian PU menekankan bahwa pembangunan tanggul laut merupakan bagian dari sistem pengendalian banjir terpadu yang juga mencakup penyediaan air bersih dan pengelolaan air limbah. 

Baca juga: Sidang Doktor Ilmu Hukum Kembali Digelar di UTA '45 Jakarta

Upaya ini terintegrasi dengan pembangunan Bendungan Karian dan Jatiluhur untuk memenuhi kebutuhan air bersih serta Jakarta Sewerage Development System untuk meningkatkan kualitas air di wilayah hilir. 

Pendekatan terintegrasi ini diharapkan tidak hanya mengurangi risiko banjir dan abrasi, melainkan juga mencegah land subsidence akibat eksploitasi air tanah yang berlebihan.