Ditjen Pajak
Ntvnews.id, Jakarta - Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Bersama Satuan Tugas Khusus (Satgassus) Polri memperkuat strategi pengawasan dan penegakan hukum terhadap aktivitas ekonomi tersembunyi (shadow economy) yang selama ini luput dari sistem perpajakan.
Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat Direktorat Jenderal Pajak, Rosmauli, mengatakan hal ini sebagai optimalisasi penerimaan pajak.
"Dalam rangka optimalisasi penerimaan pajak, DJP mengundang Tim Satgassus Polri
untuk membangun sinergi dan kolaborasi," ucap Rosmauli, Rabu 18 Juni 2025.
Pada pertemuan tersebut, DJP dan Tim Satgassus Polri melakukan pembahasan
bersama mengenai sektor-sektor strategis yang akan menjadi fokus kegiatan optimalisasi
penerimaan pajak.
Baca juga: Sri Mulyani Buka Suara soal Satgassus Penerimaan Negara Bentukan Kapolri: Bukan Sesuatu yang Baru
Baca juga: Novel Baswedan jadi Wakil Kepala Satgassus Optimalisasi Penerimaan Negara
Menurutnya kolaborasi antara DJP dan Tim Satgassus Polri menitikberatkan pada penerimaan pajak dari aktivitas ekonomi tersembunyi (shadow economy) yang dilakukan melalui penguatan
sinergi, pertukaran data, dan penegakan hukum atas berbagai kegiatan ekonomi ilegal
yang berpotensi merugikan penerimaan negara.
"Fokus kerja sama ini mencakup sektor-sektor strategis seperti kejahatan ekonomi dan
sumber daya alam ilegal seperti illegal fishing (penangkapan ikan ilegal), illegal mining
(pertambangan ilegal), illegal logging (pembalakan liar), dan kejahatan ekonomi lainnya," tandasnya.
Ikuti Whatsapp Channel NTVNEWS.ID
