Besok Menkomdigi Temui Menko Airlangga Bahas Pemindahan Data Pribadi ke AS

Ntvnews.id, Jakarta - Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid berencana bertemu dengan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto untuk membahas sejumlah poin dalam kesepakatan tarif impor antara Indonesia dan Amerika Serikat. Salah satu isu penting dalam kesepakatan tersebut adalah mengenai transfer data pribadi ke AS.

"Besok kami akan ke Menko Perekonomian dan besok kami akan koordinasi seperti apa penjelasannya," kata Meutya kepada awak media di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu, 23 Juli 2025.

Meutya menyebut pihaknya telah menerima undangan dari Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian untuk melakukan koordinasi, namun belum bisa memaparkan lebih jauh karena masih menunggu hasil pertemuan tersebut.

Ketika ditanya apakah isu pemindahan data pribadi ke Amerika Serikat termasuk dalam kewenangan kementerian yang dipimpinnya, Meutya menjawab bahwa kejelasan akan diperoleh setelah berkoordinasi dengan Menko Airlangga.

Baca Juga: Pemindahan Data Pribadi Masuk dalam Kesepakatan Tarif Indonesia-AS

"Besok tentu akan ada pernyataan dari Menko Perekonomian atau dari kami. Tapi, kami harus koordinasi lebih dulu," ucapnya.

Sebelumnya, Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengungkapkan adanya poin penting terkait pemindahan data pribadi dalam kesepakatan dagang yang dicapai antara pemerintah AS dan Indonesia.

Dalam pernyataan resmi Gedung Putih yang dirilis Rabu, disebutkan bahwa hal itu termasuk dalam bagian penghapusan hambatan terhadap perdagangan digital. Kedua negara sepakat untuk menyelesaikan komitmen dalam sektor perdagangan digital, jasa, dan investasi.

Salah satu komitmen utama dari Indonesia adalah memberikan kepastian bahwa data pribadi dapat dipindahkan dari wilayah Indonesia ke Amerika Serikat.

"Indonesia juga akan memberikan kepastian terkait kemampuan untuk memindahkan data pribadi keluar dari wilayahnya ke Amerika Serikat melalui pengakuan bahwa Amerika Serikat merupakan negara atau yurisdiksi yang memberikan perlindungan data yang memadai berdasarkan hukum Indonesia," tulis pernyataan tersebut.

(Sumber: Antara)