Petani tembakau. (Antara)
Ntvnews.id, Jakarta - Dorongan agar pemerintah segera menyusun roadmap Industri Hasil Tembakau (IHT) semakin menguat di tengah tekanan kebijakan yang dinilai terus membebani sektor tersebut. Sejumlah pihak menilai peta jalan yang komprehensif dan berkeadilan sangat dibutuhkan untuk menjadi pedoman lintas kementerian, sehingga arah kebijakan terhadap sektor tembakau tidak lagi berjalan terpisah-pisah.
Selama ini, regulasi yang menyentuh IHT, mulai dari cukai, aturan peringatan kesehatan, hingga tata niaga, sering disusun tanpa koordinasi yang memadai antarkementerian. Kondisi tersebut disebut berdampak pada jutaan pihak yang menggantungkan hidup pada ekosistem IHT, mulai dari petani tembakau dan cengkeh, pekerja pabrik, hingga pelaku usaha kecil.
Ketua Komisi XI DPR RI dari Fraksi Golkar, Muhammad Misbakhun, menilai keberadaan roadmap menjadi fondasi awal untuk memperkuat keberlanjutan sektor, khususnya segmen padat karya seperti Sigaret Kretek Tangan (SKT).
“Persoalan mendasarnya adalah roadmap pertembakauan, selesaikan dulu roadmap itu. Karena kalau industri ini melemah, rakyat pun bakal sulit,” ujar Misbakhun dalam keterangannya, Rabu, 3 Desember 2025.
Baca Juga: Ekspor Industri Hasil Tembakau Melonjak 94 Persen, KADIN Soroti Kontribusi Devisa Negara
Misbakhun menekankan bahwa peta jalan tersebut harus mampu menyeimbangkan isu kesehatan dengan keberlangsungan ekonomi masyarakat yang menggantungkan nafkah pada industri rokok. Ia menilai, IHT merupakan sektor strategis yang selama ini memberi kontribusi signifikan terhadap penerimaan negara dan menjadi motor ekonomi di banyak daerah penghasil tembakau dan cengkeh.
“Tidak dapat dipungkiri kalau industri hasil tembakau ini punya nilai ekonomi dan national interest yang nyata,” tegasnya.
Pandangan serupa disampaikan Jurnalis Senior Tempo, Harimurti. Ia berpendapat bahwa roadmap jangka panjang sangat penting sebagai upaya menjaga masa depan IHT agar tidak tergerus oleh tekanan kebijakan.
“Saya sepakat dengan usulan agar dibuat roadmap 25 tahun bagi industri hasil tembakau. Jangan sampai kita mengulangi nasib industri tekstil dan footwear yang dulu hilang karena berpindah ke negara lain,” kata Harimurti.
Ia mengingatkan bahwa tanpa arah kebijakan yang jelas, sektor ini dapat mengalami kemunduran dalam dua hingga tiga dekade mendatang. Padahal, kontribusi ekonomi dari IHT dinilai masih sangat besar.
“Jadi kalau ada yang bilang industri tembakau menyebabkan kerugian bagi negara, faktanya justru sebaliknya. Sejauh ini negara mendapat keuntungan lebih besar,” tutupnya.
Ikuti Whatsapp Channel NTVNEWS.ID
