Kepala Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Jawa Tengah Hidayat Prabowo, didampingi Direktur Pengawasan Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi, Pelindungan Konsumen dan Layanan Manajemen Strategis OJK Jateng Taufik Andriawan. (ANTARA/Zuhdiar Laeis) (Antara)
Ntvnews.id, Jakarta - Berbagai langkah reformasi yang dijalankan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk memperbaiki iklim pasar modal di Tanah Air dinilai layak diapresiasi.
Sebab, saat ini Bursa Efek Indonesia (BEI) jadi lebih sehat dan transparan.
Kepala Ekonom Trimegah Sekuritas Indonesia, Fakhrul Fulvian mengatakan bahwa reformasi yang tengah dijalankan menjadi fondasi penting untuk membangun pasar modal yang lebih kredibel dan berkelas global.
Ia menyebutkan, komitmen OJK untuk mengungkap data pemegang saham dengan kepemilikan di atas 1% melalui situs BEI sangat baik karena memberikan kejelasan kepada investor tentang siapa saja pemilik saham di suatu emiten.
Begitu juga dengan kewajiban pemegang saham minimal 10% yang harus melaporkan Ultimate Beneficial Owner (UBO) kepada IDX.
Di mana, aturan ini mulai diterapkan pada 1 April 2026.
"Upaya peningkatan transparansi seperti pengungkapan identitas pemegang saham, klasifikasi investor yang lebih granular, serta kewajiban pelaporan UBO sebenarnya bukan sekadar kepatuhan, tapi sebuah re-pricing mechanism terhadap kepercayaan," katanya kepada media, Selasa 14 April 2026.
Menurut Fakhrul, dengan kondisi pasar modal yang lebih sehat dan transparan, maka kredibilitasnya akan semakin tinggi dan bisa mencapai standar global.
Baca Juga: Analis: Tren Penguatan IHSG Bukti Reformasi Pasar Modal OJK Berbuah Manis
Sebab, dengan keterbukaan infoamsi, maka risiko jadi lebih rendah dan kepercayaan investor meningkat.
"Selama ini salah satu tantangan utama pasar saham Indonesia adalah adanya opacity premium, di mana investor, terutama asing mendiskon valuasi karena keterbatasan visibilitas terhadap struktur kepemilikan dan potensi konflik kepentingan. Dengan reformasi ini, risiko tersebut secara bertahap bisa ditekan," terangnya.
Secara rinci, ia menyebutkan ada tiga dampak positif dari reformasi ini.
Pertama, penentuan harga wajar saham akan menjadi lebih sehat karena pelaku pasar memiliki informasi yang lebih simetris.
Kedua, reformasi akan meningkatkan kualitas basis investor, sehingga investor nantinya tidak hanya bicara kuantitas likuiditas, tapi juga stabilitasnya.
"Ketiga, dalam jangka menengah, ini berpotensi menurunkan cost of equity (biaya ekuitas) bagi emiten karena premi risiko yang lebih rendah,” jelasnya.
Kendati, ia menekankan bahwa reformasi struktur tidak boleh hanya berhenti di transparansi semata.
Ada dua hal yang dinilai perlu didorong ke depan.
Pertama, bagaimana menciptakan basis investor institusi dalam negeri (seperti dana pensiun, asuransi, dan reksa dana) yang kuat.
Baca Juga:Analis: Reformasi OJK Perkuat Transparansi, Pasar Modal RI Kian Menarik Investor Global
Pasalnya, selama ini pasar modal dalam negeri terlalu sensitif terhadap aliran jangka pendek, baik dari asing maupun domestik.
Tanpa investor jangka panjang, volatilitas akan selalu tinggi.
Kedua, ia menilai pemerintah harus mulai mendesain pasar saham sebagai sumber pendanaan strategis, bukan sekadar tempat perdagangan sekunder.
"Artinya, kebijakan harus diarahkan agar lebih banyak perusahaan berkualitas masuk ke bursa, dengan insentif yang tepat, serta pipeline IPO yang sehat dan berkelanjutan," pungkasnya.
Ikuti Whatsapp Channel NTVNEWS.ID
