Ntvnews.id, Jakarta - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait menegaskan pentingnya kolaborasi dan koordinasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, serta seluruh ekosistem perumahan dalam menyelesaikan persoalan hunian rakyat.
Maruarar mengajak semua pihak untuk bersama-sama mengubah berbagai permasalahan perumahan menjadi solusi nyata.
“Kolaborasi dan koordinasi dengan pemerintah daerah serta ekosistem perumahan menjadi prioritas utama. Mari bersama kita ubah masalah menjadi solusi. Salah satunya dengan memanfaatkan kembali lahan Meikarta untuk pembangunan rumah susun bersubsidi,” ujar Maruarar saat menjadi pembicara di acara Nusantara Economic Outlook 2026 di Ballroom Nusantara, Jakarta, Rabu 4 Februari 2026.
Maruarar mengungkapkan, Indonesia masih menghadapi tantangan besar di sektor perumahan. Tercatat sebanyak 26,9 juta rakyat Indonesia telah memiliki rumah, namun kondisinya tidak layak huni.
Salah satu solusi yang terus didorong pemerintah adalah melalui program bedah rumah.
Menteri Perumahan Maruarar Sirait (NTV)
Ia menjelaskan, pada tahun 2025 lalu, keterbatasan anggaran APBN membuat program bedah rumah hanya mampu menjangkau sekitar 45 ribu unit rumah. Padahal, jumlah rumah tidak layak huni mencapai puluhan juta unit.
“Waktu itu anggaran kita hanya cukup untuk 45 ribu rumah. Akibatnya, ada 222 kabupaten/kota di Indonesia yang tidak mendapatkan program ini,” kata Maruarar.
Namun, pada tahun 2026, pemerintah menunjukkan keberpihakan yang lebih kuat terhadap perumahan rakyat. Di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto, anggaran program perumahan rakyat mengalami peningkatan signifikan.
“Tahun ini anggarannya meningkat tajam, dari yang sebelumnya hanya 45 ribu rumah menjadi 400 ribu rumah. Tahun 2026 ini, seluruh kabupaten dan kota di Indonesia mendapatkan program bedah rumah,” tegasnya.
Program bedah rumah tersebut dikenal dengan nama Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS), yang mengedepankan semangat gotong royong sebagai bagian dari budaya bangsa Indonesia.
Dalam program ini, negara memberikan bantuan sekitar Rp20 juta per rumah. Khusus untuk wilayah Papua dan Maluku Utara, bantuan ditingkatkan hingga sekitar Rp40 juta, menyesuaikan dengan kondisi geografis dan biaya material.
Maruarar juga membagikan pengalamannya saat meninjau langsung pelaksanaan program di berbagai daerah. Ia mengaku terharu melihat tingginya semangat gotong royong masyarakat.
“Di Jawa Tengah misalnya, ada enam orang yang secara sukarela bekerja membantu renovasi rumah seorang ibu yang tinggal sendirian selama kurang lebih lima minggu tanpa dibayar. Bahkan mereka juga ikut menyumbang kebutuhan ibu tersebut,” tuturnya.
Menurut Maruarar, semangat solidaritas dan kepedulian sosial seperti inilah yang harus terus dibangun dan dijaga.
“Negara hadir, rakyat bergerak, dan gotong royong menjadi kekuatan utama. Inilah wajah Indonesia yang sesungguhnya,” pungkasnya.
Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (ntv)