Cerita Menteri Maruarar Urus Meikarta Supaya Tak Lagi Jadi "Kota Hantu"

Ntvnews.id, Jakarta - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait menegaskan pentingnya melihat sebuah kawasan secara objektif dan berbasis data sebelum mengambil kebijakan, termasuk terkait kawasan Meikarta yang selama ini lekat dengan persepsi negatif di ruang publik.

Hal tersebut disampaikan Maruarar saat menjadi pembicara dalam acara Nusantara Economic Outlook 2026. Ia mengakui bahwa Meikarta pernah menjadi sorotan publik dan tersangkut persoalan hukum di masa lalu, namun menegaskan sikapnya sebagai pejabat negara yang patuh pada proses hukum.

“Saya tahu Meikarta itu pernah jadi masalah dalam perspektif persepsi publik, semua tahu. Pernah ada orang yang ditahan dalam proses di KPK. Saya tidak mau berandai-andai, sebagai pejabat publik saya taat hukum,” ujar Maruarar.

Meski demikian, Maruarar mengungkapkan bahwa dirinya tetap melakukan peninjauan langsung ke lapangan untuk melihat kondisi aktual kawasan tersebut. Dari hasil surveinya, ia menilai Meikarta memiliki potensi strategis sebagai kawasan hunian, khususnya bagi para pekerja.

“Saya survei dulu ke sana. Saya lihat lahannya, dan menurut saya itu strategis karena ada lima ekosistem yang mendukung,” jelasnya.

Ekosistem pertama, menurut Maruarar, adalah kedekatan Meikarta dengan kawasan industri. Lokasinya dapat dijangkau sekitar 10 menit menggunakan kendaraan, sehingga relevan bagi pekerja pabrik dan sektor industri. Kedua, kawasan tersebut juga dekat dengan rumah ibadah, yang dinilainya penting bagi masyarakat Indonesia.

Ketiga, Maruarar menyoroti ketersediaan fasilitas pendidikan. Ia menyebut terdapat sekolah dasar dengan jumlah siswa sekitar 1.000 orang yang berjarak sekitar 10 menit dari kawasan tersebut. “Saya bahkan bertemu langsung dengan gurunya,” katanya.

Ekosistem keempat adalah akses terhadap layanan kesehatan. Maruarar mengunjungi rumah sakit di sekitar kawasan dan memastikan apakah fasilitas tersebut mendukung kepesertaan BPJS, terutama BPJS Ketenagakerjaan, mengingat mayoritas calon penghuni berasal dari kawasan industri.

“Targetnya memang utamanya pekerja. Jadi semua ekosistem ini harus mendukung kehidupan mereka,” tegas Maruarar.

Ia menambahkan, pendekatan berbasis kebutuhan riil masyarakat pekerja akan menjadi landasan utama Kementerian PKP dalam merumuskan kebijakan perumahan ke depan, sejalan dengan agenda pembangunan ekonomi nasional yang inklusif dan berkelanjutan.