Eris Munandar Soroti Krisis Industri Media, Regulasi Mandek dan Belanja Iklan Negara Tak Tepat Sasaran

Ntvnews.id, Jakarta - Ketua Asosiasi Televisi Siaran Digital Indonesia (ATSDI), Eris Munandar, menegaskan bahwa tekanan terhadap industri media nasional telah terjadi jauh sebelum munculnya dinamika perjanjian dagang global.

Pernyataan tersebut disampaikan dalam forum diskusi bertajuk Menjaga Kedaulatan Media Nasional di Tengah Tekanan Perjanjian Dagang Global yang berlangsung di Novotel Jakarta Timur pada Jumat (10/4/2026).

Dalam pandangannya, kondisi industri media di Indonesia saat ini sudah berada dalam situasi yang berat dan kompleks. Berbagai persoalan struktural belum terselesaikan, sementara tekanan baru terus muncul dan memperburuk keadaan.

“Sebelum adanya ART ini, kondisi media di Indonesia sudah tidak baik. Ditambah lagi dengan situasi sekarang, semakin berat,” ujarnya.

Eris menilai, jika media tetap diposisikan sebagai pilar keempat demokrasi, maka negara tidak bisa bersikap pasif. Pemerintah perlu hadir secara strategis untuk menjawab berbagai persoalan mendasar yang dihadapi industri ini.

Salah satu isu yang paling disorot adalah mandeknya pembahasan regulasi sektor penyiaran. Menurutnya, revisi undang-undang yang seharusnya menjadi fondasi penguatan industri justru berlarut-larut tanpa kepastian.

Baca Juga: Agus Sudibyo Soroti Tekanan Global dalam Perjanjian Dagang dan Dampaknya bagi Kedaulatan Media Nasional

“Revisi undang-undang penyiaran sudah hampir puluhan tahun tidak selesai. Ini kondisi yang memiriskan,” katanya.

Di sisi lain, Eris juga menyinggung pentingnya optimalisasi belanja iklan pemerintah dan BUMN sebagai instrumen penopang keberlangsungan media nasional. Namun hingga kini, potensi tersebut dinilai belum dimanfaatkan secara maksimal.

Ia menggambarkan bahwa banyak media lokal di daerah kini berada dalam kondisi yang sangat rentan karena tidak mendapatkan aliran belanja iklan yang memadai. Sebaliknya, anggaran tersebut justru lebih banyak terserap ke platform global.

“Media-media lokal di daerah sudah dalam tanda kutip sekarat karena belanja iklan tidak mengalir ke mereka,” ujarnya.

Untuk itu, Eris mendorong adanya langkah konkret dari pemerintah, termasuk melalui intervensi kebijakan yang dapat mengarahkan belanja iklan negara dan BUMN agar memperkuat ekosistem media dalam negeri.

“Kalau ada sekitar 20 triliun belanja iklan, jangan sampai lari ke luar negeri. Itu harus dibelanjakan untuk media nasional,” tegasnya.

Lebih jauh, ia menekankan bahwa perdebatan panjang mengenai regulasi tidak boleh menjadi alasan untuk menunda tindakan nyata. Menurutnya, industri media membutuhkan solusi segera agar dapat bertahan di tengah tekanan yang terus meningkat.

“Media harus hidup hari ini, bukan nanti. Kita sudah terlalu lama menunggu regulasi,” katanya.