Menbud Dorong Pengaturan Masa Tayang Film di Bioskop Secara Tepat

Ntvnews.id, Jakarta - Menteri Kebudayaan Fadli Zon menilai pengaturan masa tayang film di bioskop sebelum hadir di platform digital perlu ditetapkan melalui kebijakan yang tepat agar ekosistem perfilman nasional tetap terjaga.

Saat berdiskusi bersama Badan Perfilman Indonesia (BPI) di Jakarta, Senin, 29 Juni 2026, Fadli menekankan pentingnya pembahasan serius mengenai pengaturan window time atau jeda waktu penayangan film.

“Kita perlu mendiskusikan pengaturan window time secara serius. Jangan sampai masa tayang di bioskop terlalu singkat sehingga melemahkan industri bioskop. Kita harus mencari formulasi yang mampu menjaga keseimbangan ekosistem perfilman nasional,” ujar Fadli.

Dalam kesempatan tersebut, ia juga menyatakan dukungannya terhadap usulan revisi Undang-Undang Perfilman. Menurutnya, regulasi tersebut memang perlu diperbarui agar mampu menyesuaikan diri dengan perkembangan industri dan kemajuan teknologi yang berlangsung sangat cepat.

Baca Juga: A24 Gandeng Google DeepMind, Siapkan Masa Depan Perfilman Berbasis AI

“Revisi UU Perfilman memang perlu pembaruan, terlebih adanya kemajuan teknologi yang cukup pesat, sehingga ke depannya dapat lebih relevan dengan segala situasi,” jelasnya.

Fadli turut mengungkapkan rencana pengembangan film bertema sejarah Indonesia, baik dalam bentuk film panjang maupun film pendek. Fokusnya mencakup kisah-kisah pada periode 1945–1950, film anak, serta karya perfilman dari berbagai daerah.

Ia menambahkan, Kementerian Kebudayaan membuka peluang kolaborasi dengan Badan Perfilman Indonesia dalam penyusunan konsep, proses produksi, hingga promosi berbagai karya tersebut. Langkah itu diharapkan dapat memperkuat ekosistem perfilman nasional, meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap sejarah Indonesia, sekaligus memperluas akses publik terhadap beragam cerita dari berbagai daerah.

Sementara itu, Ketua BPI Fauzan Zidni menjelaskan bahwa kepengurusan BPI periode 2026–2030 mengusung visi membangun masyarakat perfilman yang mampu menghasilkan film Indonesia berkualitas, unggul, dan memiliki daya saing.

Baca Juga: Dialog Budaya: Menbud Fadli Zon Buka Forum CHANDI 2025 Bersama Menteri Kebudayaan Singapura

"Misi kami ingin menghadirkan program yang konkret dan terukur melalui pengembangan SDM, advokasi kebijakan, koordinasi ekosistem, hingga promosi internasional. Seluruh program tersebut akan dijalankan bersama para pemangku kepentingan perfilman dari berbagai daerah dan profesi," ujarnya.

Dalam pertemuan itu, BPI juga memaparkan sejumlah program prioritas, antara lain dukungan terhadap revisi Undang-Undang Perfilman, peningkatan kapasitas sumber daya manusia melalui program magang dan beasiswa, serta penyelenggaraan Festival Film Indonesia bersama Kementerian Kebudayaan.

Selain itu, BPI berencana membentuk forum koordinasi festival nasional, menyusun Rencana Induk Perfilman Nasional, memperkuat upaya pemberantasan pembajakan, serta meningkatkan partisipasi Indonesia di berbagai pasar film internasional.

(Sumber: Antara)