Menko Airlangga Dorong Kejaksaan Tindak Tegas Manipulasi Saham

Ntvnews.id, Jakarta - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto meminta Kejaksaan Agung mengambil langkah tegas terhadap praktik manipulasi saham di pasar modal. Seruan tersebut disampaikan dalam Seminar Internasional Persatuan Jaksa Indonesia yang digelar di Jakarta, Selasa, 5 Mei 2026.

Menurut Airlangga, upaya tersebut penting untuk menjaga integritas sistem keuangan nasional. Ia menilai aparat penegak hukum perlu memperkuat kapasitas, khususnya dalam memahami instrumen keuangan agar mampu mengikuti perkembangan pasar yang semakin dinamis.

"Tentu peran korps jaksa ini menjadi sangat penting, terutama untuk meningkatkan kapasitas dalam pemahaman instrumen keuangan serta penegakan hukum yang sangat relevan dengan dinamika pasar," kata Airlangga.

Ia juga menekankan perlunya konsistensi dalam penindakan terhadap pelanggaran di sektor pasar modal, termasuk praktik insider trading yang merugikan investor.

Baca Juga: Jaksa Agung Dorong Denda Damai dan Reformasi Tata Kelola Ekonomi

"Kemudian mendorong penegakan hukum terhadap manipulasi saham ataupun goreng-goreng menggoreng saham, insider trading, agar berjalan secara konsisten, berintegritas," sambungnya.

Selain itu, pemerintah menaruh perhatian pada optimalisasi pemulihan kerugian negara melalui penelusuran dan penyitaan aset hasil kejahatan keuangan. Langkah ini diharapkan dapat memberikan efek jera sekaligus memutus aktivitas ilegal.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto (NTVnews)

"Kemudian juga penguatan penelusuran serta penyitaan aset tindak pidana pencucian uang agar memutus mata rantai yang mencari keuntungan secara ilegal," kata Airlangga.

Meski mendorong penegakan hukum yang tegas, Airlangga mengingatkan agar proses tersebut tetap dilakukan secara terukur guna menjaga kepercayaan pasar, baik domestik maupun global.

"Juga diperhatikan dalam penegakan hukum yang terukur, penanganan kasus yang melibatkan sektor pasar modal perlu dilakukan secara tegas, namun juga mempertimbangkan dari segi market confidence dan market trust," katanya.

Baca Juga: TNI AD Perkuat Kerja Sama Militer dengan Singapura

Lebih lanjut, ia mendorong adanya kolaborasi lintas lembaga untuk membangun sistem peringatan dini dalam mendeteksi potensi pelanggaran sejak awal. Sinergi ini melibatkan Otoritas Jasa Keuangan, Bursa Efek Indonesia, serta Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan.

"Kemudian tentu sinergi OJK, BEI, dan PPATK untuk membangun sistem early warning system, terutama untuk penanganan perkara secara terpadu," pungkasnya.