Ntvnews.id, Jakarta - Pendiri Kontra Narasi sekaligus Ketua Kornas Presidium Pemuda Timur, Sandri Rumanama meminta agar semua pihak menahan diri di hadapan publik, terkait kondisi bakal kosongnya beberapa kursi kepala kepolisian daerah (kapolda) saat ini.
Sandri berharap kelompok yang dinilai memiliki kepentingan itu, tak perlu mencampuri urusan internal Kepolisian dan kewenangan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo.
"Kita boleh memberikan kritik, saran dan pendapat kepada semua lembaga negara, namun tidak etis kalau kita ikut mengintervensi kebijakan unsur pimpinan tinggi di lembaga-lembaga negara, termasuk Kepolisian," ujar dia, Jumat, 8 Mei 2026.
Sandri menuturkan, saat ini ada beberapa posisi kapolda yang akan kosong, yakni Kapolda Maluku Utara, Kapolda Sulawesi Tengah dan Kapolda Sulawesi Tenggara. Serta, Kapolda Aceh yang sudah memasuki masa purnatugas.
Baca Juga: Polri Siapkan Pengamanan Ketat Sambut Piala Dunia 2026
Sandri melanjutkan, saat ini ramai pemberitaan dukungan dari berbagai kelompok masyarakat terhadap figur-figur perwira tinggi yang dianggap kompeten mengisi jabatan kapolda yang akan kosong. Menurut dia, hal ini biasa, namun terkesan seperti ikut mencampuri hak prerogatif Kapolri.
"Saya lihat ramai pemberitaan jenderal ini layak jadi Kapolda Malut, organisasi ini mendukungan jenderal ini jadi Kapolda Aceh, Sulteng, Sultra dll, ini sah-sah saja namun jangan berlebihan pula," tandasnya.
Founder Kontra Narasi sekaligus Ketua Kornas Presidium Pemuda Timur, Sandri Rumanama.