Soal Anak Orang Kaya Tolak MBG, Prabowo: Tidak Dipaksa, Prioritas untuk yang Membutuhkan

Ntvnews.id, Jakarta - Presiden Prabowo Subianto menyatakan tidak mempermasalahkan apabila anak-anak dari keluarga mampu menolak program Makan Bergizi Gratis (MBG). Menurutnya, sejumlah sekolah yang menolak program tersebut umumnya merupakan sekolah dengan mayoritas siswa dari kalangan berada.

Prabowo menegaskan pemerintah tidak akan memaksakan seluruh masyarakat menerima program MBG. Ia mengatakan program tersebut bertujuan meningkatkan kualitas kesehatan dan semangat belajar anak-anak Indonesia.

"Kalau anak-anak orang kaya gak perlu, gak apa-apa, gak dipaksa. Tapi kita ingin anak-anak kita kuat, kita ingin anak-anak kita semangat, kita ingin anak-anak kita pintar," ujarnya saat mengunjungi Kampung Nelayan di Gorontalo, Sabtu, 9 Mei 2026 lalu.

Menurut Prabowo, program MBG diprioritaskan bagi anak-anak yang benar-benar membutuhkan dukungan asupan gizi. Pemerintah, kata dia, ingin memastikan generasi muda memperoleh nutrisi yang cukup agar dapat tumbuh sehat dan mengikuti pendidikan dengan optimal.

Baca Juga: Presiden Prabowo Membaur di Tengah Warga Pulau Miangas, Bersama Nyanyikan Lagu Daerah

Ia juga menekankan bahwa pelaksanaan program tersebut tidak bersifat memaksa bagi masyarakat.

Selain membahas program MBG, Prabowo turut menyoroti upaya digitalisasi pendidikan di Gorontalo. Dalam kesempatan itu, ia menanyakan kepada pemerintah daerah terkait distribusi “layar pintar” untuk sekolah-sekolah.

Prabowo menjelaskan mulai tahun ini setiap sekolah akan mendapatkan tambahan tiga unit layar pintar. Dengan penambahan tersebut, pemerintah menargetkan seluruh sekolah nantinya memiliki minimal empat ruang kelas dengan fasilitas pembelajaran digital interaktif.

"Nantinya semua ruang kelas akan punya layar pintar itu saudara-saudara. Guru-guru di tempat sulit bisa dibantu dari pusat, pelajarannya, silabusnya, bantuan bahan ajar bisa langsung real time," ujar Prabowo.

Ia menambahkan, melalui sistem digital tersebut pemerintah pusat nantinya dapat memantau proses belajar mengajar secara langsung dari Jakarta, termasuk memonitor kehadiran guru di sekolah-sekolah daerah.

"Kita bisa monitor semua kelas dari Jakarta. Kalau ada guru yang gak masuk, kita bisa lihat, " katanya.