Prabowo Sudah Ambil Alih Hampir 6 Juta Hektare Lahan untuk Dikembalikan ke Rakyat

Ntvnews.id, Jakarta - Menteri Koordinator Bidang Pangan sekaligus Ketua Umum PAN, Zulkifli Hasan, menyatakan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto telah mengambil alih hampir enam juta hektare lahan untuk dikembalikan kepada masyarakat.

Pernyataan tersebut disampaikan Zulhas dalam agenda Rakerwil dan pelantikan pengurus DPW-DPD PAN se-Jawa Timur periode 2025-2030 yang berlangsung di Jatim Expo, Minggu, 10 Mei 2026 malam.

Menurut Zulhas, dalam enam bulan masa pemerintahan Prabowo, pemerintah terus melakukan penataan ulang terhadap penguasaan lahan di Indonesia.

“Bahwa sekarang bapak-bapak, Pak Kiai, sekaligus laporan. Tanah yang sudah diambil balik untuk rakyat, baru setengah tahun Pak Prabowo memimpin sudah hampir 6 juta hektar. Enam juta hektar yang tanah itu akan dipergunakan,” ucap Zulhas seperti dikutip dari pernyataan persnya, Senin, 11 Mei 2026.

Ia menjelaskan, jutaan hektare lahan yang diambil alih negara tersebut sebelumnya digunakan untuk aktivitas perkebunan dan pertambangan ilegal. Zulhas juga menyinggung ketimpangan kepemilikan lahan pertanian yang dinilai terjadi akibat penerapan sistem pasar bebas yang tidak terkendali.

Baca Juga: Presiden Prabowo Membaur di Tengah Warga Pulau Miangas, Bersama Nyanyikan Lagu Daerah

Ketua Umum PAN itu menyebut kondisi agraria, khususnya di Jawa Timur, saat ini cukup memprihatinkan. Ia mengklaim sekitar 70 persen petani kini berubah status menjadi buruh tani akibat sistem ekonomi yang dinilai tidak berpihak kepada masyarakat kecil.

“Cek di Jawa Timur, 70 persen petani berubah menjadi buruh tani. Karena sistem yang keliru, sistem pasar bebas yang hanya menguntungkan mereka yang punya upah dan berkuasa. Nah, ini kita ingin memperbaiki,” ujar Zulhas.

Menurut dia, langkah pengambilalihan lahan tersebut dilakukan untuk mengembalikan arah pembangunan ekonomi nasional sesuai nilai-nilai Pancasila dan amanat Pasal 33 UUD 1945.

Zulhas menegaskan sumber daya alam seharusnya berada di bawah penguasaan negara dan dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kesejahteraan masyarakat luas, bukan hanya menguntungkan kelompok tertentu.

“Kita ingin kembali kepada Pancasila, kembali kepada pembukaan undang-undang dasar 45, kembali kepada Pasal 33. Itulah saudara-saudaranya yang akan berjuang,” ucapnya.

Menko Pangan Zulkifli Hasan menegaskan bahwa TIDAK ADA jalur (Bakom)

Selain membahas sektor pertanian, Zulhas juga menyinggung langkah pemerintah Prabowo dalam memberantas praktik tambang ilegal yang disebut telah berlangsung selama puluhan tahun dan merugikan negara.

Ia bahkan menceritakan pengalamannya saat berupaya menertibkan tambang ilegal di Kepulauan Bangka Belitung yang kala itu menghadapi perlawanan cukup kuat.

“Tambang berpuluh-puluh tahun ada tambang enggak ada izinnya, Pak. Saya dulu mau menertibkan Bangka Belitung satu minggu landing saja enggak bisa. Pesawat kami landing saja enggak bisa Bangka Belitung,” tuturnya.

Baca Juga: Pramono Tinjau Pengolahan Sampah Organik di Pasar Kramat Jati

Zulhas kemudian mengklaim bahwa di era pemerintahan Prabowo dilakukan operasi besar-besaran untuk menutup jalur distribusi ilegal tambang sehingga mampu menyelamatkan potensi kerugian negara bernilai triliunan rupiah.

“Alhamdulillah, perahu kecil pun tidak boleh keluar. Kita menyelamatkan ribuan triliun rupiah di Bangka Belitung untuk rakyat Indonesia,” tandasnya.