Benjamin Netanyahu (The Arab News)
Ntvnews.id, Tel Aviv - Jaksa Agung Israel, Gali Baharav-Miara, menyampaikan kekhawatirannya terhadap kondisi demokrasi di negaranya yang dinilai mengalami kemunduran di bawah kepemimpinan Perdana Menteri Benjamin Netanyahu.
Menurutnya, sejumlah perkembangan terbaru menunjukkan melemahnya independensi lembaga peradilan serta meningkatnya kecenderungan pemerintah mengabaikan putusan pengadilan.
Dalam konferensi yang diselenggarakan Asosiasi Pengacara Israel pada Senin, 1 Juni 2026, Baharav-Miara menilai berbagai langkah politik yang sedang berlangsung mengancam institusi-institusi demokrasi negara tersebut.
"Mengingat mendekatnya akhir masa jabatan Knesset saat ini, perlombaan telah dimulai untuk menghilangkan lembaga-lembaga demokrasi," kata Baharav-Miara, seperti dikutip dari AFP, Selasa, 2 Juni 2026.
Knesset merupakan parlemen unikameral Israel yang berkedudukan di Yerusalem dan memiliki 120 anggota. Lembaga tersebut memegang kewenangan utama dalam pembentukan undang-undang, pemilihan presiden dan perdana menteri, serta pengawasan terhadap jalannya pemerintahan.
Dalam pidatonya, Baharav-Miara secara khusus menyoroti dua rancangan undang-undang yang saat ini tengah dibahas di parlemen. Menurutnya, kedua regulasi tersebut berpotensi mengubah keseimbangan kekuasaan dalam sistem pemerintahan Israel.
Rancangan undang-undang pertama bertujuan memisahkan sebagian kewenangan yang saat ini berada di tangan jaksa agung. Melalui aturan tersebut, akan dibentuk jabatan baru berupa "jaksa agung" yang ditunjuk langsung oleh Menteri Kehakiman.
Baca Juga: Mesir kecam Eskalasi Militer Israel di Lebanon
Sementara itu, rancangan undang-undang kedua akan memperluas kewenangan Menteri Keamanan Nasional terhadap institusi kepolisian. Jabatan tersebut saat ini dipegang oleh tokoh sayap kanan Israel, Itamar Ben-Gvir.
Dalam forum yang berlangsung di Kota Eilat, Israel selatan, Baharav-Miara juga mengkritik sikap pemerintah yang dinilainya semakin sering mengabaikan putusan pengadilan.
"Dalam situasi di mana pemerintah menyerukan agar putusan pengadilan tidak dipatuhi, hari itu tidak lama lagi akan tiba ketika putusan pengadilan akan dianggap oleh publik sebagai tidak mengikat," ujarnya.
Selain persoalan independensi peradilan, Baharav-Miara turut menyoroti kebijakan pemerintah terkait kewajiban militer bagi komunitas Yahudi ultra-Ortodoks. Ia menilai pemerintah tidak menjalankan kewajiban hukum untuk menerapkan wajib militer secara merata setelah kelompok tersebut sebelumnya memperoleh pengecualian.
Arsip - Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu berbicara di markas militer Kirya di Tel Aviv, Israel, 1 Maret 2026. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu mengatakan pada hari Minggu bahwa angkatan udara Israel menyerang Teheran dengan (Antara)
Dalam beberapa tahun terakhir, Mahkamah Agung Israel berulang kali menolak pengecualian wajib militer bagi pria ultra-Ortodoks. Puncaknya terjadi pada 2024 ketika pengadilan memutuskan bahwa pemerintah harus memberlakukan wajib militer bagi kelompok tersebut.
Namun, posisi politik Netanyahu dinilai membuat kebijakan tersebut sulit diterapkan. Pemerintahan yang dipimpinnya bergantung pada dukungan partai-partai ultra-Ortodoks untuk mempertahankan koalisi yang berkuasa, sehingga berbagai upaya mengakhiri pengecualian wajib militer kerap menghadapi hambatan politik.
Baharav-Miara menilai kondisi tersebut menciptakan ketidakadilan bagi warga yang menjalankan kewajiban militer.
Baca Juga: Iran Sebut Israel Mau Gagalkan Negosiasi Perdamaian dengan AS
"Secara hukum, tidak mungkin untuk bekerja sama dengan situasi di mana, di satu sisi, pemerintah meningkatkan beban bagi mereka yang bertugas, sementara di sisi lain pemerintah mengizinkan penghindaran wajib militer massal, dan beberapa bahkan mengatakan mendorongnya," kata Baharav-Miara.
Pernyataan Jaksa Agung Israel tersebut menambah daftar kritik terhadap pemerintahan Netanyahu yang dalam beberapa tahun terakhir menghadapi sorotan terkait reformasi hukum, hubungan antara cabang eksekutif dan yudikatif, serta berbagai kebijakan domestik yang memicu perdebatan di tengah masyarakat Israel.
Ikuti Whatsapp Channel NTVNEWS.ID
