Irak Usul Pembentukan Dewan Keamanan Bersama Iran dan Arab Saudi

Ntvnews.id, Istanbul - Irak mengajukan gagasan pembentukan dewan keamanan bersama dengan Iran dan Arab Saudi sebagai upaya mengatasi hubungan kedua negara yang dinilai masih dibayangi "krisis kepercayaan".

Penasihat Keamanan Nasional Perdana Menteri Irak Qasim al-Araji menyampaikan usulan tersebut pada Minggu, 23 Agustus 2026. Menurut dia, Irak telah menyampaikan gagasan itu kepada pemerintah Iran dan Arab Saudi.

"Masalah antara kedua negara ini adalah krisis kepercayaan," kata al-Araji, dikutip dari Iraqiya TV, Senin, 24 Agustus 2026.

Al-Araji tidak menjelaskan secara rinci bentuk maupun mekanisme dewan keamanan yang diusulkan. Hingga laporan tersebut disampaikan, Iran dan Arab Saudi juga belum memberikan tanggapan atas proposal tersebut.

Baca Juga: Menhan Arab Saudi Temui Trump usai Operasi Gabungan AS-Saudi di Irak

Dalam kesempatan itu, al-Araji juga menyinggung kebijakan Irak terkait pengendalian senjata. Menurut dia, seluruh persenjataan harus berada di bawah kendali negara sebagai bagian dari keputusan strategis Irak.

Ia menegaskan bahwa kewenangan untuk menentukan perang dan perdamaian sepenuhnya berada di tangan pemerintah Irak.

Sebelumnya, pada 3 Juni, militer Irak mengumumkan pembentukan komite yang bertugas memastikan senjata berada di bawah kendali negara.

Persoalan penguasaan senjata telah lama menjadi salah satu tantangan politik dan keamanan Irak. Hal tersebut berkaitan dengan keberadaan sejumlah kelompok bersenjata, baik yang berada di dalam maupun di luar Pasukan Mobilisasi Populer (PMF).

Baca Juga: Irak Kecam Serangan Gabungan AS-Arab Saudi yang Tewaskan 20 Orang

Usulan dewan keamanan bersama Iran dan Arab Saudi disampaikan ketika ketegangan di kawasan meningkat. Beberapa hari sebelumnya, Menteri Luar Negeri Irak Fuad Hussein bertemu dengan Menteri Luar Negeri Arab Saudi Faisal bin Farhan untuk membahas perkembangan situasi regional.

Dalam pertemuan tersebut, kedua pejabat menekankan pentingnya mencegah peningkatan konflik serta menyelesaikan berbagai perselisihan melalui jalur damai.

Sementara itu, pada 27 Juli, Arab Saudi menyatakan telah mencegat dan menghancurkan sejumlah drone yang diluncurkan dari wilayah Irak. Drone tersebut disebut berupaya menyerang fasilitas minyak di Provinsi Timur dan Riyadh.

Arab Saudi menilai kelompok milisi yang memiliki hubungan dengan Iran berada di balik serangan tersebut. Pemerintah Saudi juga menyatakan memiliki hak untuk memberikan respons.

Menanggapi informasi tersebut, Perdana Menteri Irak Ali al-Zaidi memerintahkan aparat keamanan melakukan penyelidikan terkait dugaan peluncuran drone dari wilayah Irak.

(Sumber: Antara)