Pemilu Rusia Libatkan Warga di Wilayah Ukraina yang Dianeksasi

Ntvnews.id, Moskow - Pemilu parlemen Rusia tahun ini untuk pertama kalinya melibatkan warga di sejumlah wilayah Ukraina yang dianeksasi Moskow setelah invasi skala penuh yang berlangsung lebih dari 4,5 tahun lalu.

Dilansir dari AP, Minggu, 20 September 2026, Aneksasi Rusia terhadap wilayah Ukraina tersebut hingga kini tidak mendapatkan pengakuan internasional. Pemerintah Ukraina juga menilai pelaksanaan pemungutan suara di wilayah yang dikuasai Rusia itu sebagai tindakan ilegal.

Pemungutan suara secara nasional di Rusia berlangsung mulai Jumat, 28 September 2026 hingga Minggu, 20 September 2026. Sementara itu, pencoblosan di wilayah Ukraina yang diklaim telah dianeksasi Rusia sudah dilakukan sejak akhir Agustus dengan alasan pertimbangan keamanan.

Pemerintah Rusia menyebut wilayah Donetsk, Luhansk, Kherson, dan Zaporizhzhia memiliki lebih dari 3,5 juta pemilih. Keempat wilayah tersebut dinyatakan dianeksasi Rusia pada September 2022, meski Moskow tidak menguasai seluruh wilayah tersebut.

AP melaporkan, di salah satu tempat pemungutan suara di Donetsk yang berada di bawah kendali Rusia, seorang tentara Rusia dengan senjata terlihat berjaga di dekat kotak suara sambil mengawasi warga yang memberikan suara.

Presiden Rusia Vladimir Putin dalam pidatonya pada Rabu, 16 September 2026, menekankan pentingnya partisipasi masyarakat di wilayah tersebut dalam pemilihan anggota Duma Negara, majelis rendah parlemen Rusia. Putin menyebut warga di wilayah itu untuk pertama kalinya ikut memilih setelah apa yang disebutnya sebagai proses reunifikasi dengan Rusia.

Baca Juga: Menlu Sugiono: Prabowo–Putin Bahas Penguatan Energi dan Ekonomi di Kremlin

"Pilihan dan tekad Anda sekali lagi akan menunjukkan bahwa jutaan orang berdiri di belakang para pejuang kami, bahwa kita adalah bangsa yang bersatu," ujar Putin.

Menurut penilaian AP, pemilu Duma yang digelar di tengah perang tersebut menjadi bagian dari upaya untuk mempertahankan dominasi politik Kremlin sekaligus menunjukkan adanya dukungan masyarakat terhadap perang.

Koordinator kelompok hak asasi manusia Donbas SOS, Violeta Artemchuk, menuduh adanya praktik pemaksaan terhadap warga di wilayah yang dikuasai Rusia. Ia mengatakan anggota komisi pemilihan setempat mendatangi rumah-rumah warga dengan pengawalan pasukan dan aparat keamanan Rusia untuk meminta mereka memberikan suara.

Artemchuk juga menyebut otoritas yang ditunjuk Moskow mengancam pegawai sektor publik dengan pemecatan apabila tidak ikut memilih. Selain itu, menurutnya, keikutsertaan dalam pemilu dikaitkan dengan pemberian pensiun dan bantuan sosial.

Penyandang disabilitas serta pensiunan yang bergantung pada bantuan sosial dan tidak ikut memberikan suara, kata dia, "bisa ditambahkan ke daftar orang yang dianggap 'tidak loyal' kepada apa yang disebut otoritas itu dan selanjutnya dicabut manfaat atau bantuan kemanusiaannya."

Pemerintah Ukraina kemudian meminta negara-negara lain dan organisasi internasional untuk tidak mengakui pelaksanaan pemilu tersebut.

Juru bicara Komisi Eropa Christian Wigand menyebut pemungutan suara di wilayah yang diduduki Rusia itu sebagai pelanggaran lain terhadap hukum internasional. Ia juga menyebutnya sebagai pemilu palsu dan menegaskan Uni Eropa tidak akan mengakui pelaksanaan maupun hasil pemilu tersebut.

"Pemilu yang digelar di bawah todongan senjata adalah lelucon," kata analis politik Penta Center di Kyiv, Volodymyr Fesenko.