NTVNews.id, Jakarta - Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memperkuat kesiapsiagaan menghadapi puncak musim kemarau 2026. Warga yang mengalami kekeringan atau kesulitan mendapatkan air bersih diminta segera melapor melalui layanan 112 agar bantuan distribusi air dapat segera dilakukan.
Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) DKI Jakarta Marulitua Sijabat mengatakan, pihaknya telah menyiapkan mekanisme penanganan bagi masyarakat yang terdampak kekeringan.
BPBD DKI juga telah berkoordinasi dengan PAM Jaya untuk memastikan laporan warga dapat segera ditindaklanjuti, terutama terkait kebutuhan air bersih.
"Kami sudah berkoordinasi juga dengan PAM Jaya untuk menyiapkan jalur komunikasi. Terutama kami siapkan melalui 112," katanya saat mendampingi Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung usai menggelar Apel Jaga Jakarta Kesiapsiagaan Musim Kemarau Tahun 2026 di Lapangan Silang Monas Sisi Selatan, Jakarta Pusat, Rabu, 2 September 2026.
"Ini yang kami sosialisasikan ke jajaran Walikota, Kecamatan, dan Kelurahan agar bilamana masyarakat menemukan kejadian kekeringan segera melaporkan ke 112 dan kami akan memfasilitasi dengan PAM Jaya untuk distribusi air bersih," sambungnya.
Pemprov DKI Siapkan 29 Mobil Tangki
Pramono Anung (NTVNews.id/Adiansyah)
Baca Juga: Pramono Pimpin Apel Hadapi Puncak Musim Kemarau
Menghadapi puncak musim kemarau, Pemprov DKI Jakarta menyiagakan 1.027 personel lintas instansi serta 29 mobil tangki untuk mengantisipasi berbagai dampak kekeringan.
Sebanyak 29 mobil tangki disiapkan dari 10 instansi dan lembaga. Selain itu, pemetaan terhadap wilayah yang berpotensi mengalami kekurangan air dilakukan hingga tingkat kelurahan.
Pramono Anung mengatakan, kesiapsiagaan menghadapi musim kemarau perlu ditingkatkan karena kondisi El Nino diprediksi berlangsung hingga awal 2027.
Menurutnya, kondisi tersebut berpotensi menimbulkan sejumlah dampak, mulai dari kekeringan, keterbatasan air bersih, kebakaran, hingga penurunan kualitas udara.
"Terlebih dengan kondisi El Nino yang diprediksi berlangsung hingga awal tahun 2027. Dampaknya perlu diantisipasi, mulai dari kekeringan, kekurangan kebersihan udara, kebakaran, hingga penurunan kualitas udara," katanya.
Pramono dan Marulitua Sijabat (NTVNews.id/Adiansyah)