Suahasil: APBN Harus Fleksibel Hadapi Kondisi Dunia yang Berubah

Ntvnews.id, Jakarta - Pemerintah memastikan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) disusun dengan ruang fleksibilitas agar dapat digunakan untuk merespons berbagai perubahan ekonomi global. Menteri Keuangan Suahasil Nazara mengatakan fleksibilitas tersebut diperlukan di tengah ketidakpastian yang dipicu ketegangan geopolitik hingga perubahan harga komoditas.

Menurut Suahasil, APBN tidak hanya berfungsi sebagai instrumen pembiayaan program pemerintah, tetapi juga menjadi penyangga perekonomian ketika terjadi tekanan dari luar. Peran tersebut dibutuhkan untuk menjaga stabilitas ekonomi saat muncul berbagai guncangan yang sulit diprediksi.

”APBN harus dijalankan dengan cukup fleksibel, karena harus bisa beradaptasi dengan yang namanya kondisi dunia yang berubah,” kata Suahasil di Jakarta, Kamis.

Dia menjelaskan APBN memang ditetapkan melalui undang-undang sehingga pelaksanaannya memiliki koridor yang harus dipatuhi. Namun, pemerintah tetap membutuhkan ruang untuk melakukan penyesuaian ketika kondisi perekonomian dan situasi global mengalami perubahan signifikan.

"Lalu kondisi dunia berubah ketegangan geopolitik muncul, tiba-tiba Amerika dengan Iran main perang, tiba-tiba bencana alam, tiba-tiba volatilitas harga komoditas," kata Menkeu.

Dalam kondisi tersebut, pemerintah dapat memanfaatkan sejumlah instrumen APBN untuk meredam dampak guncangan terhadap masyarakat maupun perekonomian. Instrumen tersebut mencakup subsidi dan kompensasi energi, subsidi pupuk, program perlindungan sosial, hingga belanja pembangunan infrastruktur.

Baca Juga: Menkeu Suahasil Lantik 14 Pejabat DJP-Bea Cukai, Minta Target APBN 2026 Dituntaskan

Berbagai instrumen tersebut memungkinkan pemerintah memberikan respons ketika terjadi tekanan terhadap daya beli masyarakat maupun aktivitas ekonomi. Dengan begitu, dampak perubahan kondisi global diharapkan tidak langsung sepenuhnya dirasakan oleh masyarakat dan dunia usaha.

Meski memiliki ruang penyesuaian, Suahasil menekankan fleksibilitas anggaran tetap harus berada dalam koridor tata kelola yang baik. Pemerintah tidak dapat mengubah atau menggunakan anggaran secara bebas tanpa mempertimbangkan ketentuan yang berlaku.

"Tapi enggak boleh fleksibel dan semau-maunya. Fleksibel, tapi dengan tata kelola yang baik," katanya.

Karena itu, setiap penyesuaian dalam pelaksanaan APBN tetap mengacu pada regulasi dan mempertimbangkan perkembangan indikator ekonomi. Salah satu faktor yang turut diperhatikan adalah pergerakan harga minyak dan komoditas yang dapat memengaruhi sisi penerimaan maupun belanja negara.

Untuk APBN 2026, Suahasil mengatakan pemerintah juga terus melakukan evaluasi dan rekalibrasi terhadap asumsi serta pelaksanaan anggaran. Langkah tersebut dilakukan agar kebijakan fiskal tetap relevan dengan kondisi ekonomi yang berkembang sepanjang tahun.

Baca Juga: Prabowo: Efisiensi APBN untuk Maksimalkan Kesejahteraan Rakyat

“Dari APBN awal tersebut, kami terus melakukan rekalibrasi, sehingga pada bulan Juni kemarin, kita melihat outlook penerimaan bisa sedikit naik karena harga komoditas ini naik, karena Coretax sudah bekerja dengan baik lalu kemudian belanja juga bisa sedikit naik, dan tentu defisit APBN-nya juga naik,” ujarnya.

Dengan mekanisme tersebut, pemerintah berupaya menjaga APBN tetap responsif terhadap perubahan tanpa mengabaikan disiplin fiskal. Fleksibilitas anggaran diharapkan dapat membuat kebijakan fiskal tetap mampu menjalankan fungsi sebagai penyangga ekonomi ketika Indonesia menghadapi tekanan global.

(Sumber: ANTARA)