"Jadi partai tidak akan kehilangan figur ataupun kehilangan sumber daya manusia, dan kami semua telah siap. Saya sendiri juga dipersiapkan untuk itu, mungkin teman-teman yang lain juga telah dipersiapkan untuk itu. Kapanpun dibutuhkan oleh partai politik untuk menjadi ketua umum, kami semua dalam posisi yang sangat siap untuk mengambil estafet kepemimpinan," tambah Fahri.

Sebagai penjabat ketua umum, Fahri siap memastikan suksesnya agenda ketatanegaraan yakni pelaksanaan pemilihan kepala daerah (Pilkada) langsung pada 27 November mendatang. Kemudian merencanakan serta melaksanakan agenda muktamar PBB yang diproyeksikan diadakan pada tahun depan, yakni akhir Januari 2025.

"Ada tiga amanat yang diberikan MDP, yakni melakukan konsolidasi internal. Bagaimana merapikan seluruh infrastruktur partai dari pusat sampai ke daerah. Kemudian, mensukseskan pelaksanaan Pilkada langsung. Karena memang PPB juga banyak mengeluarkan rekomendasi kepada calon-calon kepala daerah yang sangat banyak dari Sabang sampai Merauke. Kami pastikan seluruh tahapan ini agar agenda ketatanegaraan untuk Pilkada bisa berlangsung sebagaimana mestinya."

"Selanjutnya adalah bagaimana mempersiap dan memproyeksikan pelaksanaan Muktamar yang kami rencanakan diadakan pada akhir Januari 2025. Kami membutuhkan persiapan dan kematangan. Itu sebenarnya yang menjadi agenda esensial daripada penunjukan saya sebagai penjabat ketua umum yang direkomendasikan langsung Prof. Yusril dan disetujui sebagian besar Musyawarah Dewan Partai," jelas Fahri.

Di sisi lain, dia menyebutkan, PBB bakal berada di garis terdepan dalam mengawal pemerintahan presiden dan wakil presiden terpilih periode 2024-2029 Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.

"Kami berada dalam poros besar pemerintahan terpilih Pak Prabowo dan Gibran. PBB akan berada di garis terdepan untuk mengawal jalannya atau roda pemerintahan dalam koridor kerangka-kerangka hukum agar semua ini betul-betul berjalan sesuai dengan rel yang konstitusional," tukas Fahri.