Namun, ia menekankan pentingnya kehati-hatian dalam melakukan evaluasi berupa pergantian jabatan, terutama mendekati waktu pencoblosan.

"Tetapi menjelang pencoblosan, terutamanya kami hati-hati. Tidak boleh sembarang berganti karena alasan politis. Harus hati-hati karena tidak semua aduan-aduan itu sifatnya objektif. Ada juga aduan-aduan yang sifatnya politis, yang harus kita cermati menjelang pencoblosan," jelasnya.

Baca Juga: Closing Statement Ridwan Kamil-Suswono di Debat Terakhir Pilkada Jakarta: RIDO Siap Bekerja!

Bima juga menyoroti rapat bersama Komisi II DPR RI, Kemendagri, dan penjabat kepala daerah sebagai mekanisme pengendalian untuk mencegah pelanggaran netralitas ASN, termasuk praktik politik uang.

"Menurut kami, apa yang dilakukan sekarang, rapat kerja yang mengundang semua penjabat wali kota, bupati, gubernur ini mekanisme untuk pengendalian ya, mekanisme agar semua lebih berhati-hati karena semua yang ditengarai akan terjadi, dicurigai terjadi atau telah terjadi ini kan dilaporkan di sini," tuturnya.

Sebelumnya, dalam rapat itu, Bima mengungkapkan bahwa Desk Pilkada Kemendagri telah menerima 296 aduan selama November 2024.

"Secara spesifik bisa kami sampaikan, pada bulan November ada 296 hotline yang masuk," ungkapnya.