Ntvnews.id, Jakarta - PDI Perjuangan (PDIP) menyebut Calon Gubernur Sumatra Utara (Sumut) Edy Rahmayadi, kesulitan mengambil uangnya sendiri guna mendukung aktivitas kampanye Pilkada Sumut 2024. Hal ini, kata PDIP, terjadi karena adanya intervensi kepolisian dalam pilkada di berbagai daerah di Indonesia.

Mulanya, Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDIP Hasto Kristiyanto mengatakan bahwa aparat Polri banyak melakukan intimidasi dalam Pilkada 2024. Hasto mengaku tak memiliki bukti, namun hal itu teramat dirasakan pihaknya. 

"Begitu banyak intimidasi tanpa bukti yang dilakukan, tapi semua bisa merasakan tentang keterlibatan 'partai cokelat' tersebut dengan sumber daya manusia yang relatif tidak terbatas," ujar Hasto dalam konferensi pers menyikapi isu-isu Pilkada 2024, kantor DPP PDIP, Jakarta, Rabu, 20 November 2024.

Salah satu intimidasi itu, kata Hasto terjadi di Pilkada Jawa Timur (Jatim). Calon PDIP yakni Tri Rismaharini, dihambat dalam meraih dukungan dana untuk kampanye.

"Karena di Sumatra Utara, di Jawa Timur Ibu Tri Rismaharini begitu banyak pengusaha yang bermaksud bergotong-royong kemudian ditelepon (oleh polisi)," tutur Hasto.

Cara serupa, lanjut dia, juga berlangsung di Sumut. Edy Rahmayadi, kata Hasto bahkan kesulitan menarik uangnya untuk membiayai pemenangan Pilkada.

"Pak Edy Rahmayadi yang mencoba banyak bergotong-royong karena ketegasan kepemimpinannya sebagai seorang Infanteri sejati, prajurit TNI itu juga dilarang (pihak yang mendukung oleh polisi)," beber Hasto.