Ntvnews.id, Jakarta - Menteri Agama (Menag) RI, Nasaruddin Umar, menyatakan keterbukaannya terhadap opsi sertifikasi bagi para juru dakwah atau pendakwah. Ia menjelaskan bahwa usulan ini akan dikaji lebih lanjut dalam waktu dekat.
"Ya, sedang kita kaji. Nanti dalam waktu dekat ini (sertifikasi pendakwah) akan (dikaji)," ungkapnya di Istana Negara, Jakarta, Senin, 9 September 2024, sebagaimana dilansir dari Antara.
Gagasan sertifikasi pendakwah muncul setelah insiden yang melibatkan Miftah Maulana Habiburrahman, seorang pemuka agama dan mantan Utusan Khusus Presiden Bidang Kerukunan Beragama, yang menghina pedagang es teh saat berceramah di Magelang beberapa waktu lalu.
Baca Juga: Wamenag Pastikan Biaya Haji 2025 Disusun Secara Rasional
Usulan ini juga disampaikan oleh Anggota Komisi VIII DPR RI, Maman Imanulhaq, yang meminta Kementerian Agama untuk memastikan bahwa para pendakwah memiliki kapasitas yang memadai.
"Kementerian Agama perlu melakukan sertifikasi juru dakwah," kata Maman dalam keterangannya.
Maman menjelaskan, insiden Miftah menjadi pelajaran bagi semua pihak untuk menjaga ucapan di depan publik. Menurutnya, pendakwah harus memahami sumber-sumber nilai keagamaan, seperti Al-Qur'an, hadis, serta literatur klasik, dan menyampaikan ceramah berdasarkan tema-tema keagamaan yang merujuk pada sumber-sumber tersebut.
"Tema yang dibawakan juga harus merujuk sumber agama. Misalnya, soal kesederhanaan atau lainnya. Itu semua harus bersumber atas referensi keagamaan seperti di poin pertama," ujarnya.
Maman juga menekankan pentingnya pengawasan terhadap pendakwah. Ia mengusulkan agar Kementerian Agama dan masyarakat bekerja sama dalam memberikan kontrol, termasuk memberikan surat teguran hingga sanksi bagi pendakwah yang melanggar etika atau tata kesopanan publik.
Baca Juga: Buntut Makian Gus Miftah kepada Penjual Es Teh, DPR Minta Kemenag Sertifikasi Pendakwah
"Perlu ada kontrol yang baik dari masyarakat itu sendiri, termasuk juga dari Kementerian Agama di daerah terkait dan teguran bagi yang melanggar etika, melanggar tata kesopanan publik, dan melanggar keadaban publik," imbuhnya.
Masalah sertifikasi dakwah menjadi sorotan setelah Miftah Maulana Habiburrahman, yang juga menjabat sebagai Utusan Presiden, mengolok pekerjaan Sonhaji, seorang pedagang es teh manis di Magelang. Tindakan tersebut memicu kecaman publik, dan sejumlah pihak mendesak Miftah untuk mundur.
Setelah ditegur oleh Seskab Mayor Teddy Indra Wijaya, Miftah meminta maaf kepada Sonhaji dan menjanjikan perjalanan umrah bagi Sonhaji dan keluarganya. Namun, tak lama setelahnya, Miftah memutuskan untuk mengundurkan diri dari jabatannya.
Presiden Prabowo Subianto menerima pengunduran diri tersebut dan menyebut Miftah sebagai kesatria karena bertanggung jawab atas tindakannya. Prabowo juga menyatakan akan segera mencari pengganti Miftah.