HIPAKAD Jakarta Barat berharap, Pangdam Jaya dapat bijaksana memberikan solusi yang terbaik buat penghuni, tidak diskriminasi dalam menangani persoalan ini.

"Saran kami, pihak Kodam Jaya bisa bekerjasama dengan Pemprov DKI Jakarta ataupun pemerintah pusat agar bisa dicarikan solusi yang terbaik," ujar Bryan kepada wartawan, Rabu, 8 Januari 2025.

"Warga yang tinggal kompleks Kodam Kalideres umumnya adalah warakawuri, putra-putri tentara, memang sebagian orang tua mereka telah meninggal dunia, namun harus dilihat jasanya, maka dari itu negara wajib hadir disini, jangan mereka digusur tanpa ada kejelasan nasibnya, itu tidak manusiawi, Presiden Prabowo segera menerjunkan utusannya, agar nasib anak pejuang ini tidak sengsara," paparnya menambahkan.

HIPAKAD Jakarta Barat memohon kepada semua pihak seperti pemerintah pusat, Mabes TNI, Mabesad, Kodam Jaya, Pemprov DKI Jakarta dan penghuni kompleks TNI, agar ada jalan keluar dalam persoalan ini.

"Sehingga, tidak ada pengusiran semena-mena terhadap keluarga besar TNI dengan cara-cara tidak baik, yang di kemudian hari dapat memicu kemarahan putra-putri TNI terhadap TNI itu sendiri," tandasnya.