Ntvnews.id, Jakarta - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian memaparkan tiga opsi jadwal pelantikan kepala daerah terpilih. Tiga opsi tersebut mencakup pelantikan untuk kepala daerah tanpa sengketa di Mahkamah Konstitusi (MK), yang terkait sengketa, serta yang memiliki putusan ketetapan dismissal sengketa di MK.

Hal ini disampaikan Tito dalam rapat dengan Komisi II DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu, 22 Januari 2025 Rapat tersebut juga dihadiri oleh Ketua KPU, Afifudin.

"Diusulkan opsi 1A, yakni gubernur/wakil gubernur dilantik serentak bersama dengan bupati/wakil bupati dan wali kota/wakil wali kota pada 6 Februari, Tito menjelaskan opsi pertama untuk kepala daerah tanpa sengketa di MK. 

Baca Juga: Polemik Poligami PNS DKI, Wamendagri Bima Arya Sebut Tak Ada Aturan Baru Kawin-Cerai ASN

Sementara itu, opsi 1B memungkinkan pelantikan gubernur/wakil gubernur dilakukan berbeda tanggal dengan pelantikan bupati/wakil bupati dan wali kota/wakil wali kota. "Gubernur/wakil gubernur dilantik pada 6 Februari, sedangkan bupati/wakil bupati dan wali kota/wakil wali kota dilantik 10 Februari," tambah Tito.

"Ini dilaksanakan oleh Presiden melantiknya dan pemerintah akan menentukan tanggal 6 Februari, hari Kamis, dan itu tidak melampaui 20 hari waktu yang diberikan undang-undang untuk dilaksanakan pelantikan. Tempat di Jakarta, ibu kota negara, kemungkinan besar di Istana Negara. Dan ini arus bawah dari teman-teman bupati, wali kota, sangat kuat sekali," ungkap Tito.

Untuk kepala daerah yang bersengketa di MK, Tito memaparkan jadwal pada opsi kedua. Opsi 2A menyatakan pelantikan gubernur/wakil gubernur bersama bupati/wakil bupati dan wali kota/wakil wali kota dilakukan pada 17 April. Sementara opsi 2B menjelaskan bahwa gubernur/wakil gubernur akan dilantik pada 17 April, sedangkan bupati/wakil bupati dan wali kota/wakil wali kota pada 21 April.