Hasto Minta Keluarga Jokowi Diperiksa, Begini Tanggapan Menteri Ara

Ntvnews.id, Jakarta - Mantan kader PDIP yang kini bergabung dengan Partai Gerindra, Maruarar Sirait (Ara), memberikan tanggapan terkait pernyataan Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto yang meminta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk turut memeriksa keluarga Presiden ke-7 RI, Joko Widodo (Jokowi).

Menurut Maruarar, setiap lembaga dan instansi telah memiliki kewenangan yang jelas dalam menjalankan tugasnya. Oleh karena itu, tidak perlu ada pihak yang berusaha mengintervensi atau memengaruhi langkah penegakan hukum yang sedang berjalan.

Dalam kesempatan yang sama, Ara menyoroti kasus penahanan Hasto yang telah ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK atas dugaan suap dan perintangan penyidikan terkait buronan Harun Masiku. Ia menegaskan bahwa seluruh warga negara memiliki kewajiban untuk mengikuti proses hukum yang berlaku.

Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto. (YouTube)

"Ya kita semua negara hukum wajib mengikuti proses hukum yang ada," kata Ara kepada wartawan di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat, 21 Februari 2025.

Sebagai Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman, Ara juga merespons permintaan Hasto mengenai pemeriksaan keluarga Jokowi. Ia berpendapat bahwa hal tersebut tidak menjadi masalah selama ada bukti yang cukup untuk dilakukan penyelidikan lebih lanjut.

Ara menegaskan bahwa seluruh lembaga penegak hukum telah memahami batasan serta kewenangan masing-masing, sehingga tidak seharusnya ada upaya intervensi dari pihak mana pun.

Politisi Partai Gerindra yang juga Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait saat ditemui usai menghadiri rapat terbatas bersama Presiden Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan (Antara)

"Silakan saja, saya rasa negara ini adalah negara hukum, panglimanya adalah negara hukum, saya pikir juga teman-teman di kepolisian di kejaksaan dari KPK juga sudah mengerti tugasnya masing-masing," ujarnya.

Ia juga menekankan pentingnya keseimbangan dalam menjalankan tugas pemerintahan, baik di eksekutif, legislatif, maupun yudikatif. Setiap lembaga telah memiliki hak dan kewajiban dalam sistem check and balance, sehingga perlu dihormati dan dijalankan dengan baik tanpa adanya tekanan dari pihak lain.

"Kami di pemerintah, ada di DPR Senayan, ada lembaga hukum kita sudah membagi hak kewajiban check and balance dengan baik. Jadi jangan ada intervensi dari mana pun, masing-masing punya kewenangan masing-masing," lanjutnya.